Catatan Silang

Krisis kepemimpinan di Lebanon berakhir setelah Jenderal Michel Suleiman resmi terpilih sebagai presiden. Panglima Angkatan Bersenjata itu mengakhiri kebuntuan politik selama ini.

Tepuk tangan menggemuruh di ruang parlemen menyambut terpilihnya Jenderal Suleiman sebagai presiden baru. Panglima tentara beragama Kristen Maronit ini diambil sumpahnya sebagai Presiden Lebanon setelah tertunda selama 18 bulan. Suleiman maju sebagai satu-satunya calon, dia dipilih oleh 118 dari total 127 suara di parlemen, seperti dilaporkan TV Lebanon.

Pemungutan suara di parlemen disaksikan 200 tamu internasional, antara lain Emir Qatar, delegasi Kongres Amerika Serikat maupun menteri luar negeri Iran, Suriah dan Arab Saudi. Negara-negara itu terlibat dalam pertarungan politik internal Lebanon dan sekaligus dalam tercapainya kesepakatan di Qatar.

Kehadiran mereka di parlemen Lebanon tampaknya sebagai penegasan dukungan atas kesepakatan politik yang mengakhiri kebuntuan dan ketegangan selama ini. Jenderal Suleiman sebenarnya sudah lama diterima semua pihak sebagai pengganti Presiden Emile Lahoud, yang pro-Suriah, namun perbedaan politik menghambat pemilihannya.

Dengan terpilihnya jenderal berusia 59 tahun itu, tidak berarti militer telah mengambil kekuasaan secara langsung. Suleiman dinilai sebagai tokoh yang berada di atas kepentingan semua golongan. Setelah terpilih, maka Suleiman akan menunjuk perdana menteri yang bertugas membentuk kabinet persatuan nasional.

Seusai pelantikan, Michel Suleiman, menyerukan persatuan dan rekonsiliasi. “Mari kita bersatu dan bekerja ke arah rekonsiliasi yang kuat. Kita telah membayar mahal untuk persatuan nasional kita. Kita harus menjaganya bersama-sama,” kata Suleiman di depan parlemen.

Suleiman tak ingin kehilangan momentum. “Saya mendesak Anda semua, politikus dan warga, untuk memulai sebuah tahapan baru bagi Lebanon dan rakyat Lebanon untuk mencapai kepentingan bangsa,” ujarnya sebagaimana diberitakan AFP.

Sebagai negara dengan penduduk yang beraneka ragam, Lebanon menetapkan posisi perdana menteri dijabat kubu Muslim Sunni, Ketua Parlemen dipegang Hizbullah Syiah, dan presiden dijabat Kristen Maronit.

Naiknya Michel Suleiman, Kepala Staf Angkatan Darat di Lebanon selama 10 tahun terakhir itu, mendapatkan pujian masyarakat internasional. Penetapannya sebagai kepala negara dianggap sebagai langkah awal dalam menyatukan kembali negara yang terpecah-belah.

Presiden AS George W. Bush mengatakan, sangat ingin menyaksikan “satu era rujuk politik” di Lebanon, yang telah dicabik krisis politik yang mengancam akan berubah jadi perang saudara besar-besaran awal Mei.

“Saya yakin Lebanon telah memilih seorang pemimpin yang berkomitmen untuk melindungi kedaulatannya, memperluas otoritas pemerintahannya di seluruh Lebanon, menegakkan kewajiban-kewajiban internasional Lebanon di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Bush sebagaimana dikutip Al-Jazeera. Bush juga berjanji akan bekerja sama dengan Suleiman dalam mengejar nilai-nilai umum kebebasan dan kemerdekaan.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon berharap naiknya Suleiman akan membawa pengaktifan kembali semua lembaga undang-undang dasar di Lebanon dan kembalinya dialog politik. Ia menyeru semua pihak agar mendesak terwujudnya konsolidasi kedaulatan, kestabilan dan kemerdekaan politik negara Lebanon.

Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy juga menjanjikan dukungan penuh bagi Suleiman dan berharap pemilihan itu akan memungkinkan Lebanon melakukan tindakan penting ke depan dan menghadapi tantangan yang menanti.

Demikian pula dengan Presiden Jerman Horst Koehlier, ia menyambut baik langkah “berani ini” ke arah penyelesaian krisis politik di Lebanon dan berharap Suleiman akan berhasil dalam peran barunya.

Kesepakatan Qatar

Sejak bulan November 2007 lalu, Lebanon tidak memiliki presiden karena partai-partai politik di negara itu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih presiden baru. Jabatan presiden yang dicadangkan untuk seorang Kristen Maronit, telah kosong sejak Presiden Emile Lahoud meninggalkan jabatannya 23 November 2007 silam.

Lebanon terjerumus ke dalam krisis politik pada tahun 2006 ketika kelompok oposisi pimpinan Hizbullah, yang didukung Suriah, keluar dari pemerintahan koalisi karena menuntut kekuasaan yang lebih besar. Pengunduran diri Emile Lahoud juga kian memicu konflik sektarian yang diwarnai kekerasan dan membawa korban jiwa.

Sejak tahun 1975 hingga 1990 Lebanon terjerumus ke dalam perang saudara. Perang itu menarik keterlibatan Suriah dan Israel, yang merupakan dua kekuatan utama regional. Namun kini semua pihak setuju mendukung Jenderal Suleiman sebagai bagian dari kesepakatan politik yang dicapai Rabu (21/5) guna menghentikan gelombang kekerasan terburuk sejak perang saudara, yang berakhir tahun 1990.

Terpilihnya Jenderal Michel Suleiman sebagai presiden ke-12 tidak terlepas dari peran Liga Arab dalam perundingan bersama yang dilaksanakan di Doha, Qatar (21/5). Di antara isi butir kesepakatan hasil perundingan itu adalah menetapkan Suleiman sebagai presiden.

Kesepakatan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani ini juga menetapkan bahwa para pemimpin Lebanon tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata untuk meraih tujuan politik.

Emir Qatar Sheikh Hamas bin Khalifa Ath-Thani memuji kesepakatan yang ditandatangani di negerinya setelah enam hari pembicaraan krisis yang diperantarai para pemimpin negara-negara Arab.

Walau sebagian kalangan menganggap Michel Suleiman pro-Hizbullah, namun pujian serupa juga datang dari negara-negara Arab. Raja Jordania Abdullah II mengatakan, terpilihnya Suleiman merupakan langkah positif bagi rakyat Lebanon dan kesatuan nasional.

Raja Marokko Mohammad VI mengucapkan selamat kepada Suleiman dalam suatu pernyataan. “Berkat kebijaksanaan, keterampilan dan kualitas kemanusiaan anda, anda akan mencapai aspirasi saudara-saudara rakyat Lebanon dalam memperkokoh persatuan nasional,” kata Mohammad.

Dalam pidatonya pada upacara penandatanganan kesepakatan di Doha, Perdana Menteri Lebanon, Fuad Siniora mengatakan, kesepakatan penting itu dicapai pada saat yang genting.

Kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan yang difasilitasi oleh Liga Arab tersebut memberi kelompok oposisi pimpinan Hizbullah jumlah kursi yang cukup di kabinet sehingga memiliki hak veto dan mengubah undang-undang pemilihan umum yang kemungkinan akan menentukan dalam pemilihan parlemen tahun depan.

Pihak-pihak yang mendukung pemerintah mengatakan isu kontroversial seperti simpanan senjata Hizbullah dalam jumlah besar—sebagian digunakan untuk menguasai Beirut bagian barat awal Mei—juga termasuk dalam kesepakatan tersebut. Hizbullah selama ini menolak melepaskan kekuatan militernya, karena hal itu sangat penting bagi perjuangan melawan tetangga di selatan; Israel.

Kini Michel Suleiman telah berhasil menjadi presiden. Dunia menunggu kiprah dan perannya dalam menjaga stabilitas kawasan dan wilayahnya yang kerap dilanda konflik.*