Catatan Silang

Kebohongan pemerintah Filipina yang menghianati kesepakatan damai dengan gerilyawan Moro berbuah petaka. Para pejuang MILF (Moro Islamic Liberation Front) pun mengangkat senjata dan melawan.

Amelia Abdul hanya memandang kuyu bangunan sekolahnya yang hampir roboh. Dinding yang berlubang dan atap sekolah yang bolong di sana-sini memiriskan hatinya. Ia tak lagi dapat belajar dengan tenang bersama teman-temannya.

“Suasana kelas sudah tidak seperti dulu,” ujarnya dengan wajah muram. “Kami tak lagi bisa belajar.”

Amelia adalah salah seorang dari 354 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sambulawan, sekitar 60 kilometer utara Provinsi Kotabato, Filipina yang terkena dampak perang.

Sekolahnya turut menjadi korban konflik bersenjata antara pemerintah Manila dan gerilyawan MILF. Selain sebagai tempat belajar, sekolah sederhana itu –bersama sekitar 200 sekolah lain- juga menjadi tempat evakuasi 300 kepala keluarga yang mengungsi.

Barang-barang pengungsi bergeletakan di ruang kelas bagian belakang, sementara selimut dan pakaian bergantungan di sepanjang dinding. Lebih dari 1.500 orang berlindung di sekolah ini.

Ribuan anak-anak sekolah tak dapat mengikuti pelajaran di kelas karena perang yang tak berkesudahan.

Para guru khawatir, kondisi seperti ini akan berdampak serius terhadap mental dan perkembangan anak-anak tersebut, karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Inilah salah satu dampak konflik puluhan tahun yang melanda Filipina Selatan.

Kini situasi di Mindanao kian memanas. Semua ini bermula dari pembatalan Memorandum of Agreement of Ancestral Domain (MOA-AD), 4 Agustus lalu. MOA-AD adalah kesepakatan antara Manila dan MILF yang diteken sebulan sebelumnya, di mana pemerintah Filipina setuju memberikan wilayah kepulauan Mindanao Selatan sebagai tanah air bagi warga muslim Filipina yang dikenal dengan sebutan Bangsa Moro.

Kesepakatan itu juga memberikan wewenang khusus bagi muslim Mindanao untuk mengatur wilayahnya sendiri. Membuat aturan hukum, membentuk pasukan militer serta kepolisian. Termasuk juga membuat sistem perekonomian dan perbankan, pelayanan sipil, pendidikan dan lembaga pemilu sendiri.

Mindanao merupakan wilayah yang kaya sumber mineral. Terdapat lebih dari lima juta warga muslim di wilayah selatan Filipina tersebut. Islam sudah masuk ke negeri itu sejak abad ke-13, sekitar 200 tahun sebelum masuknya ajaran Kristen.

Berdasarkan kesepakatan itu, Mindanao juga diberi wewenang penuh untuk mengembangkan dan menambang sumber-sumber mineral dan kekayaan alam lainnya. Wilayah Mindanao akan berada di bawah pemerintahan bernama Bangsa Moro Juridical Entity (BJE) yang memiliki otoritas penuh untuk mengirimkan misi perdagangan dan membuat kerjasama ekonomi dengan negara lain, serta mengirimkan wakilnya ke PBB dan ASEAN.

Namun Mahkamah Agung Filipina membatalkan kesepakatan tersebut karena adanya protes dari kelompok-kelompok Kristen. Kesepakatan yang seharusnya menjadi batu loncatan bagi upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF yang telah bertikai lebih dari 40 tahun itu, kini berbuah petaka. Merasa dibohongi, MILF dengan 12.000 pejuangnya pun angkat senjata dan melakukan perlawanan.

Gerilyawan Moro menyatakan tidak percaya lagi pada pemerintah Filipina, walau Manila berencana membuka kembali perundingan damai. MILF bahkan berencana mengundang keterlibatan masyarakat internasional guna menyelesaikan konflik di sana.

“Kami tidak lagi mempercayai pemerintah Filipina. Eksekutif, yudikatif dan legislatif semua bersatu membunuh proses perdamaian,” kata Muhaqhir Iqbal, Ketua Jururunding MILF.

Dialog di antara kedua pihak terputus setelah pembatalan rencana penandatanganan MOA-AD tersebut. Akibatnya, gerilyawan MILF marah dan melakukan serangan. Pasukan pemerintah tidak tinggal diam dan membalas dengan aksi militer besar-besaran.

Kekerasan terbaru itu memaksa ribuan orang mengungsi. Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo bahkan bersumpah tidak akan meneruskan pembicaraan damai sebelum berhasil melucuti senjata MILF.

Iqbal menyalahkan pemerintah atas kebuntuan yang terjadi. “Pemerintah yang lebih bertanggungjawab atas kegagalan dialog. Mereka harus menyelesaikan hal itu!” ujarnya. Namun, dia memastikan pintu dialog masih terbuka dengan syarat ada pihak mediator.

Menurut Iqbal, satu-satunya opsi yang tersisa bagi pasukannya adalah meminta persetujuan PBB dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai penjamin jika dialog dilanjutkan agar hasilnya dapat dihormati. “Kami akan membawa masalah ini ke forum dimana suara-suara bangsa bangsa Moro dapat didengar,” tegasnya sebagaimana dikutip Aljazeera.

Lebih dari seratus orang penduduk sipil terbunuh sejak pertempuran sporadis antara militer Filipina dan gerilyawan Moro pecah mulai Agustus lalu. Amnesti Internasional dalam laporannya berjudul Pecahnya Perdamaian di Mindanao: Korban Manusia Akibat Konflik di Filipina, yang diterbitkan Rabu, (12/11) menyatakan, tertundanya pembicaraan damai antara pemerintah dan gerilyawan telah mengorbankan nyawa dan terus-menerus menempatkan penduduk sipil dalam bahaya.

Menurut laporan itu, sebanyak 140 orang pria, wanita dan anak-anak menjadi sandera dan sekitar 400.000 ribu orang kini hidup di kamp-kamp pengungsian. “Orang-orang ini tidak hanya meninggalkan rumah-rumah mereka, tapi juga hasil panen dan ternak mereka.

Banyak rumah dibakar dan isinya dicuri, baik oleh MILF atau militer Filipina. Aksi-aksi yang dilakukan milisi sipil tak terlatih dan tak bertanggungjawab kian memperburuk kondisi,” kata laporan tersebut. Ratusan ribu penduduk sipil yang kini hidup di kamp-kamp pengungsian terancam bahaya kelaparan dan penyakit menular.

PBB telah mengingatkan pemerintah Filipina agar mempertimbangkan dampak operasi militer yang mereka lakukan di Mindanao. Dalam sebuah wawancara, Koordinator Administrasi PBB Nileema Noble mengatakan, ketika tentara Filipina melakukan tugasnya menangkap pelaku serangan mematikan di Mindanao, seharusnya mereka waspada terhadap penduduk sipil yang menjadi korban pertempuran.

“Program Pengembangan PBB sadar akan kondisi kemanusiaan di Mindanao dan kami sedang memikirkan bagaimana jika pemerintah Filipina berencana meminta bantuan internasional demi kebaikan para keluarga yang menjadi korban perang,” kata Noble.

Milisi Kristen

Selain melibatkan pasukan militer, pemerintah Filipina juga melibatkan milisi-milisi Kristen dalam melawan MILF. Kebijakan pemerintah yang merekrut, melatih dan mempersenjatai warga sipil Kristen inilah yang juga turut mengekalkan konflik bersenjata di Mindanao.

“Program ini dibeking penuh oleh militer, dimana warga dipersenjatai dengan dalih agar dapat melindungi diri dalam kondisi perang,” kata Mary Ann Arnando, anggota Kaukus Rakyat Mindanao. “Kondisi itu terus berlanjut hingga kini.”

Program rekrutmen dan pelatihan sipil bersenjata ini diselenggarakan selama beberapa minggu saja guna mengisi apa yang disebut pemerintah sebagai kondisi keamanan yang vakum. Tapi yang jelas, kata Mary Ann, bagaimanapun juga mereka adalah penduduk sipil.

“Mereka tidak berhak mendapatkan perintah komando, karena tidak layak dan tidak terlatih. Dengan kondisi seperti itulah mereka biasanya melakukan kekerasan dan kejahatan kepada masyarakat.”

Memang sejak meletusnya konflik antara Islam dan Kristen tahun 1970-an, pemerintah Filipina biasa menggunakan kelompok-kelompok milisi untuk menyingkirkan kaum muslimin. Salah satu kelompok milisi bersenjata Kristen yang terkenal adalah Ilaga. Dibentuk dan dikelola oleh mantan-mantan pejabat militer.

Lambat-laun Ilaga kemudian berkembang menjadi aliran Kristen fanatik yang menggabungkan antara mitos rakyat dan keyakinan Katolik. Perkembangan yang membuat malu para pemimpin gereja.

“Para pemimpin gereja, terutama pendeta Katolik merasa malu karena Ilaga menggunakan ajaran-ajaran Katolik dan Kristen untuk membenarkan kekerasan dan kekejaman,” kata Pendeta Peter Geremiah yang selama 30 tahun mendokumentasikan kegiatan Ilaga.

Ilaga juga menyebarkan paham bahwa musuh-musuhnya, terutama umat Islam layak dibunuh. “Mereka melakukan kekejaman di depan publik, memanggang daging orang-orang muslim dan mempraktekkan kanibalisme. Mereka memakan daging manusia dan memaksa orang lain ikut melakukan hal yang sama untuk menumbuhkan keberanian,” kata Geremiah.

Walau Ilaga telah dibubarkan namun beberapa anggotanya kini bergabung dengan milisi-milisi bentukan pemerintah lainnya.

Tentu saja yang menjadi mayoritas korban konflik di Mindanao adalah orang-orang muslim bangsa Moro. Mereka terlantar dan terbuang dari tanah leluhur yang sejak dahulu mereka diami.*