Catatan Silang

Setelah gagal menciptakan perdamaian selama sekian lama, akhirnya pemerintah Sudan dan kelompok perlawanan meneken pakta perdamaian. Akankah konflik benar-benar berakhir?

Setelah sepekan lebih terlibat dalam negosiasi alot, akhirnya perwakilan pemerintah Sudan dan Justice and Equality Movement (JEM), kelompok perlawanan paling berpengaruh di kawasan Darfur, menandatangani perjanjian damai di Doha, Qatar, Rabu (18/2).

Perundingan damai antara JEM dan Khartoum itu diharapkan membawa kebaikan dan dapat membangun kebersamaan “Ada kemajuan yang baik, dan kini kita telah mempunyai kesepakatan,” kata Syeikh Hamad bin Jassem al-Thani, Perdana Menteri Qatar, selaku tuan rumah perundingan.

Pertemuan antara Khartoum dan JEM itu memang didukung oleh Qatar, PBB, Uni Afrika dan Liga Arab, dan merupakan langkah awal untuk membuka konferensi perdamaian yang lebih luas di Darfur.

“Kami harap kerangka kerja perjanjian ini akan selesai dalam dua pekan, terutama tentang gencatan senjata dan detil-detil pembebasan para tahanan,” ujar Syeikh Hamad, sebagaimana dilansir Aljazeera.

Menteri Dalam Negeri Qatar, Ahmad bin Abdullah al-Mahmoud, yang menjadi salah seorang mediator mengatakan, kesepakatan damai itu termasuk langkah-langkah untuk membantu dan melindungi para pengungsi, juga komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi di Darfur.

Amin Hassan Omar, salah seorang anggota delegasi Khartoum, mengkonfirmasikan bahwa secara prinsip tidak ada komitmen untuk membebaskan tahanan dan tawanan yang terkait dengan konflik Darfur. Namun, Tahar el-Fakih, delegasi JEM mengatakan, kedua belah pihak telah berkomitmen secara prinsip untuk melakukan pertukaran tahanan.

“Para tahanan harus dibebaskan secara berturut-turut, mulai sekarang hingga diselenggarakannya perundingan dalam kerangka perdamaian di Darfur,” kata Tahar.

Tak kurang dari 50 orang anggota JEM ditahan di Khartoum, setelah divonis hukuman mati karena terlibat dalam serangan besar-besaran di ibukota tahun 2006.

Pertemuan Doha itu juga menjadi ajang pertemuan panjang antara dua delegasi, Khalil Ibrahim Ketua JEM dan Nafie Ali Nafie ajudan Omar al-Basyir, Presiden Sudan. Ibrahim mengatakan di awal pembicaraannya dengan Nafie, bahwa negosiasi damai yang lebih luas akan memungkinkan jika pemerintah telah siap menerima penyelesaian milisi-milisi Arab di Darfur dan mengizinkan representasi para petinggi pemberontak di pemerintah pusat.

“Aturan yang akan dibuat juga harus termasuk penyebaran bantuan ke area-area yang dikuasai pemberontak, selain pembebasan tahanan JEM,” ujarnya.

Selain masalah pembebasan tahanan, pembicaraan Doha juga sempat memanas dengan adanya usulan untuk membawa Presiden Sudan, Omar al-Basyir, ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) karena dituding terlibat dalam kejahatan perang dan aksi genosida di Darfur.

Tapi seorang pejabat senior Sudan menolak rencana tersebut. “Dalam jangka panjang, pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan akan rusak dengan langkah menuntut al-Basyir,” katanya.

Para hakim Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC), diharapkan memberikan putusan tentang penangkapan al-Basyir dalam beberapa minggu ke depan.

Mohammad al-Mahadi Mandour al-Mahadi, kepala sekretariat hubungan politik al-Basyir di NCP mengatakan, JEM terlalu besar hati membuat sesuatu yang tidak tidak realistis selama pembicaraan damai. “Mereka telah meminta sesuatu yang berlebihan,” kata al-Mahadi menyinggung tuntutan terhadap atasannya.

Tak semua faksi yang terlibat konflik menyetujui perundingan Qatar ini. Beberapa faksi perlawanan menolak berunding dengan Khartoum dan menganggap perdamaian yang dibangun akan gagal tanpa keterlibatan mereka.

“Tiap perjanjian damai yang komprehensif di Darfur harus melibatkan semua pihak, faksi-faksi kecil maupun besar. Komunike ini tidak akan dapat membawa keadilan secara menyeluruh,” tegas Abdulaziz Sam, penasehat Angkatan Bersenjata Pembebasan Sudan (SLA).

SLA adalah salah satu faksi pemberontak yang telah menandatangani perjanjian damai tahun 2006 namun batal. JEM memboikot perjanjian damai yang telah ditandatangi oleh SLA dan faksi lainnya itu dan meluncurkan serangan besar-besaran di Khartoum.

Menurut Sam, kedua belah pihak hanya ingin meraih tujuan masing-masing dengan perjanjian ini. “JEM ingin para tahanan dibebaskan dan Partai Kongres Nasional (NCP), pemerintah, ingin menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang positif di Darfur untuk menghindari mahkamah internasional,” ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

SLA dan faksi URF (United Resistance Front) menganggap persetujuan tersebut tidak berarti apa-apa, karena hanya ditandatangani oleh JEM dari kelompok perlawanan. “Penduduk Darfur telah membayar kerugian mereka, dan mereka layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang terjadi di Doha,” kata Sherif Harir, anggota senior SLA.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon memuji kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak dan menyebutnya sebagai langkah yang konstruktif. Walau demikian, Ban tetap mendesak kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan pembicaraan yang komprehensif dan inklusif. “Jika semua pihak tidak meninggalkan sikap permusuhan, maka situasi di Darfur tidak bisa berkembang,” ujar Ban.

Namun, sehari setelah pakta damai Doha diteken, terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa di Darfur. Khalil Ibrahim langsung menuding pelaku serangan adalah tentara pemerintah, namun ditolak. Tak heran jika, beberapa pihak skeptis perdamaian akan benar-benar tercipta di Sudan.

Di lain pihak, PBB mengumumkan bahwa keberadaan pasukan penjaga perdamaian di Darfur tidak akan mencapai target 80 persen pada bulan Maret ini. Selama lebih dari setahun keberadaan mereka di Sudan, pasukan gabungan negara-negara anggota PBB tersebut hanya mengoperasikan 65 persen kapasitasnya. Rencananya, pada bulan Maret nanti, target 80 persen harus tercapai, namun hingga tiga bulan lamanya target itu terus tertunda.

Susana Malcorra, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk bantuan lapangan mengatakan kepada AFP, bahwa sebanyak 26.000 pasukan PBB dan Uni Afrika harus ditempatkan di Sudan pada November nanti. Menurut Malcorra, tertundanya penempatan pasukan perdamaian ini tidak ada hubungannya dengan harapan terhadap ICC agar mengeluarkan surat penangkapan terhadap al-Basyir terkait dengan tuduhan pelanggaran kejahatan di Darfur.

Sementara itu, korban konflik menurut data PBB telah mencapai 300.000 orang lebih. Dan lebih dari 2,2 juta orang telah meninggalkan kampung halaman mereka sejak adu senjata kian meningkat di Darfur mulai Februari 2003. Adapun pemerintah Sudan hanya mencatat korban tewas sebanyak 10.000 orang.

Bermula dari Doha, kemudian nanti di Darfur, pembicaraan dan perundingan untuk menciptakan perdamaian abadi terus diupayakan. Harapan yang tentunya menjadi impian seluruh warga Sudan.*