Catatan Silang

Kebebasan berbicara masih tabu di Turki, apalagi bicara bahasa Kurdi. Kini negeri bekas kekhalifahan Utsmani itu mencoba membuka diri melalui sang perdana menteri.

Bertahun-tahun lamanya, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memosisikan dirinya sebagai seorang pembela etnis Kurdi. Pidatonya dalam Bahasa Kurdi ketika kampanye pemilu maupun di televisi, telah mengurangi pembatasan pemakaian bahasa itu di depan publik. Apalagi ada desakan dari Uni Eropa, bahkan sedikit memaksa lewat jalur hukum, agar Turki membolehkan penggunaan bahasa Kurdi di dunia pendidikan dan siaran.

Turki sangat berkepentingan “menuruti” maunya Uni Eropa, karena ingin segera diakui sebagai salah satu anggotanya. Namun untuk urusan bahasa Kurdi, nanti dulu. Konstitusi dan aturan perundang-perundangan Turki sangat tegas mengekang dan menolaknya.

Awal bulan ini Erdogan mendapatkan tekanan ketika salah seorang anggota parlemen etnis Kurdi, Ahmet Turk, berpidato dalam bahasa daerahnya. “Kurdi telah lama tertindas karena mereka tidak mengenal bahasa lainnya,” ujar Turk. Ia lalu melanjutkan dalam bahasa Kurdi, “Saya berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari nanti saya akan berpidato dalam bahasa ibu saya dalam pertemuan resmi seperti ini.”

Stasiun televisi pemerintah dengan segera menghentikan siaran pidato tersebut. Kaum nasionalis garis keras Turki menuduh Turk dan partai berbasis Kurdi-nya, DTP, bersekongkol dengan teroris. Tudingan ini kian menggemparkan gonjang-ganjing politik Turki.

“Benih-benih separatisme yang disirami Erdogan dalam bahasa Kurdi di televisi pemerintah, telah mulai tumbuh kini,” kata Devlet Bahceli, Ketua Partai Aksi Nasionalis (NAP), sebagaimana dilansir majalah terkemuka Newsweek. “Prakarsa baru Perdana Menteri langsung menemukan landasannya pada kelompok-kelompok separatis,” lanjut Bahceli.

Kini Erdogan berhadapan dengan situasi dan kondisi yang dilematis. Pemilu lokal kian dekat, dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) membutuhkan suara suku Kurdi jika ingin menang. Tapi jika ia mengesampingkan semua pembatasan bahasa Kurdi untuk menyenangkan pemilih Kurdi dan Uni Eropa, maka ia mengambil resiko dijauhi oleh mayoritas pemilih AKP yang secara tegas menentang separatisme Kurdi.

Sama-sama pentingnya, AKP baru saja berbenah diri setelah sengketa konstitusi bertahun-tahun dengan pengadilan ultra-sekuler Turki, yang berupaya membubarkan partai tersebut dan melarang para pemimpinnya berpolitik karena mencabut larangan pemakaian jilbab di kampus-kampus perguruan tinggi.

Walau memenangi sengketa, AKP tampil dengan hati-hati dan enggan memprovokasi stabilitas dengan pertikaian berikutnya. Kebanyakan warga Turki, terutama politisi militer berkuasa, percaya bahwa hak-hak Kurdi walau dibatasi, tetap merupakan ancaman bagi visi pendiri Turki modern dan sekuler, Mustafa Kamal Attaturk.

Erdogan juga tidak akan membuat konflik dengan Kurdi. Di samping kebutuhannya akan suara mereka, hubungan Ankara (ibukota Turki) dengan suku Kurdi di utara Irak baru saja beranjak normal setelah bertahun-tahun memanas. Ditambah lagi dengan serangan militer Turki tahun lalu.

Pada bulan Februari, para pejabat Turki dan suku Kurdi Irak telah memulai kerjasama di Kota Erbil dalam rangka upaya-upaya koordinasi dan share intelejen untuk memerangi Partai Pekerja Kurdistan (PKK). PKK tahun lalu telah melakukan serangkaian serangan berdarah terhadap pasukan militer Turki dari kamp-kamp di Irak.

Kawasan terbesar Kurdi di tenggara Turki ini masih rawan. Apalagi setelah serangkaian kerusuhan tahun lalu, di mana warga memprotes dan mengeluhkan pembatasan bahasa dan frustasi karena lambannya proses pemulangan kembali 1 juta orang Kurdi yang diusir paksa dari desa-desa mereka oleh militer Turki -saat kampanye anti pemberontakan melawan PKK- tahun 1980-an dan 1990-an.

Agak aneh juga, Erdogan kerap terlihat berusaha menjadi segalanya bagi semua pihak. November  tahun lalu misalnya, ia mengangkat tangan dalam sebuah kampanye kaum nasionalis di Ankara sambil berteriak, “Kita memiliki satu bangsa, satu bendera, satu tanah air, dan satu negara… Siapa saja yang menentang harus pergi!”

Sementara Januari lalu, ia merekam pesan ucapan selamat dalam bahasa Kurdi dan dibacakan pada pembukaan stasiun televisi 24 jam berbahasa Kurdi bernama TRT 6 Network pada kanal milik pemerintah. Beberapa anggota parlemen dari AKP mengikuti langkahnya, tampil di televisi baru tersebut, berbicara bahkan bernyanyi dalam bahasa Kurdi.

Dua pekan lalu Erdogan berjanji kepada massa yang tengah berkumpul dengan luapan kegembiraan di Diyarbakir, ibukota tak resmi Kurdistan Turki, bahwa ia berencana mengundang Sivan Perwer kembali ke Turki. Perwer adalah penyanyi folk legendaris Kurdi yang hidup dalam pengasingan sejak 1976.

Pilihan Erdogan memang tak banyak, tapi ia masih belum mendapatkan pembendung pada pemilu yang bakal digelar bulan ini. Ketika memenangi pemilu Turki tahun 2002, AKP digadang-gadang bakal membawa perubahan dan kembali membawa bekas kekhalifahan Islam terakhir itu ke arah yang islami. Namun hingga kini belum nampak nyata. Sekulerisme masih jadi “pujaan” di Turki. “Tujuh tahun kemudian, bagaimanapun juga, AKP tidak terlalu nampak reformis,” kata Soner Cagaptay.

Menurut Doktor Senior di Washington Institute for Near East Policy ini, ketika AKP pertama kali mengambil alih kekuasaan tahun 2002, mereka berusaha menenangkan ketakutan kaum moderat bahwa sekulerisme, demokrasi dan nilai-nilai pro-Eropa tidak akan mereka kikis.

“AKP telah meninggalkan warisan Islam dan bekerja untuk mengamankan keanggotaan Turki di Uni Eropa dan mengubah negeri itu menjadi lebih liberal dan pro-Barat. Pertemuan Erdogan dengan Presiden Israel beberapa waktu lalu kian menegaskan skeptisme banyak pihak bahwa AKP telah berpaling ke Barat,” tulis Cagaptay dalam artikelnya yang dimuat di Newsweek edisi 23 Februari lalu.

Skandal pidato bahasa Kurdi di parlemen itu menunjukkan seberapa jauh kini wujud Turki. Tahun 1994 anggota parlemen Kurdi, Leyla Zana, dipenjara dengan dakwaan pengkhianatan karena ia mengucapkan sumpah jabatan dalam bahasa Kurdi. Zana mendekam selama puluhan tahun di bui.

Ahmet Turk, sang legislator yang memprovokasi kontroversi terbaru, tidak mendapatkan hukuman apapun. Dan dukungan Erdogan terhadap kembalinya Sivan Perwer juga merupakan hal yang revolusioner. Padahal tahun 1999 seorang produser televisi dihukum penjara selama lima tahun karena menampilkan Mihemedo, salah satu lagu terkenal Perwer di televisi lokal. Kini Mihemedo, lagu balada tentang pejuang Kurdi pada angkatan bersenjata Ottoman itu, menjadi theme song TRT 6 Network.

Erdogan mungkin orang yang inkonsisten, namun ia telah melakukan banyak hal bagi minoritas suku Kurdi. Dan lidah terlarang di Turki, kini telah mulai mendapatkan secercah kebebasan. Akankah impian Ahmet Turk berbicara dalam bahasa ibunya di forum-forum resmi kenegaraan bakal terwujud? Sang waktulah yang akan menjawab.*