Catatan Silang

Direktur Jenderal Biro Perdagangan Luar Negeri Kementerian Ekonomi Taiwan Jen-Ni Yang, mengungkapkan, memiliki sejumlah tugas dan target tertentu.

Di antaranya, memformulasikan sekaligus mengimplementasikan kebijakan dan regulasi perdagangan, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi internasional, dan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dengan negara lain. Selain itu, lembaga ini juga melakuan negosiasi dan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi.

Jen-Ni juga menjelaskan, Biro Perdagangan Luar Negeri dibentuk oleh Kementerian Ekonomi Taiwan pada 1969. Badan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional dan mempromosikan kegiatan perdagangan Taiwan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, peran dan posisi Biro Perdagangan Luar Negeri telah mengalami serangkaian penyesuaian demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan perdagangan internasional Taiwan,” jelasnya.

Pada 2013, ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi, APEC menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memenuhi komitmen yang diputuskan dalam pertemuan APEC 2012. Terlepas dari isu-isu tradisional investasi dan perdagangan lintasbatas, APEC telah melakukan pertemuan dalam kerangka “Resilient Asia-Pasifik” (Pegas Asia-Pasifik) dan motor pertumbuhan global.

Sejak terlibat di APEC, menurut Jenni, Taiwan telah aktif berkontribusi  dalam pertemuan-pertemuan yang membahas pengembangan ekonomi regional dan mengambil inisiatif dalam hal perdagangan dan kerja sama teknologi.

Mendekati Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Untuk itulah, Taiwan banyak melakukan pendekatan dan perjanjian perdagangan dengan Indonesia. “Hubungan ekonomi kedua negara saat ini berjalan sangat baik,” kata Jen-Ni Yang,

Ke depan, menurut Jen-Ni, Taiwan berharap hubungan dengan Indonesia semakin erat, misalnya mengarah pada hubungan diplomatik. “Tapi itu semua tergantung negara Anda. Sebab, negara Anda masih memegang prinsip kebijakan Satu Cina,” ujarnya seraya tersenyum.

“Selama ini kami telah berhubungan baik dengan Indonesia, namun kenapa negara Anda masih saja memegang prinsip itu?”

Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Taiwan Tom Chou menyatakan, Indonesia adalah negara ASEAN terpenting bagi Taiwan. Tidak hanya karena luasnya wilayah, namun juga karena jumlah penduduknya. Dengan jumlah penduduk hampir 240 juta, Indonesia menjadi pasar penting bagi produk-produk Taiwan.

“Walau kami belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun kedua negara telah menjalin hubungan intensif di bidang perdagangan dan investasi. Inilah yang membuat hubungan kami dengan Indonesia menjadi sangat dekat,” katanya.

Chou menambahkan, hubungan ekonomi antara Taiwan dan Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Salah satu investasi penting Taiwan di Indonesia adalah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Morotai, Maluku. Taiwan berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di provinsi kepulauan tersebut.

“Saat ini kami terus menjalin hubungan intensif dengan Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Morotai sebagai salah satu pulau yang sejahtera secara ekonomi,” kata Chou.

Faktor Cina

Satu hal yang menghambat keinginan Taiwan untuk memperluas hubungan perdagangan maupun diplomatiknya dengan negara-negara lain adalah faktor “Satu Cina”. Sebagaimana diketahui, kedua negara ini masih bermasalah secara politik. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsinya, sementara Taiwan menganggap diri sebagai negara merdeka yang tidak tunduk pada pemerintahan manapun di dunia.

Taiwan dan Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik akibat penerapan kebijakan politik Satu Cina. Kedua negara hanya menjalin hubungan dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Tekanan Cina terhadap Indonesia disebut-sebut sebagai penyebab keengganan Indonesia menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dengan Taiwan.

Walau demikian, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Taiwan Tom Chou menegaskan, hubungan Taiwan dengan Cina semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berlangsung sejak Presiden Ma Ying-Jeou melakukan pendekatan berbeda ke Tiongkok mulai 2008 lalu.

“Tentu saja hal ini berimbas pada kian melemahnya tekanan Cina terhadap Indonesia ataupun negara-negara lain yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan,” kata dia.

“Oleh sebab itu, ketika kami berbicara dengan negara-negara ASEAN, yang kami jadikan fokus utama adalah pengembangan ekonomi. Di lain pihak, kami juga banyak melakukan investasi di daratan Cina. Karenanya, saya percaya Cina tak akan menentang Taiwan ketika berminat melakukan investasi di Indonesia atau di negara-negara ASEAN lainnya,” sambung Chou.

Terkait dengan kebijakan Satu Cina, kata Chou, ada definisi yang berbeda antara Cina dan Taiwan. Berdasarkan konsensus 1992, yang dimaksud Satu Cina adalah warga Taiwan maupun Cina adalah bangsa Cina. “Kedua belah pihak memiliki pengertian berbeda tentang Satu Cina, dan itu tidak masalah. Definisi Satu Cina ini memiliki ruang interpretasi sendiri.”

Peneliti di Institut Riset Ekonomi Taiwan (TIER) Dr Wayne Chen mengatakan, Taiwan memang memiliki situasi khusus karena ada problem politik dengan Cina. Karenanya, akan lebih bijak bagi Taiwan untuk mengembangkan hubungan ekonominya secara global, walau masih ada ‘hambatan’ dengan Cina.

“Tentu saja kami sangat ingin mengikat perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain secara global. Memang ada sejumlah kesulitan yang kami hadapi terkait dengan pengaruh Cina ini. Walau demikian, kami terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Chen.

Solusinya, menurut dia, Taiwan harus menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama ekonominya dengan Cina. Sehingga kedua belah pihak dapat memiliki pemahaman bersama terkait masa depan ekonomi Taiwan. Harapannya, Cina akan mengerti jika suatu saat Taiwan ingin memperluas kerja sama ekonominya dengan negara-negara lain, maka hal itu bukan perkara yang perlu diperdebatkan.

Contohnya, kata Chen lagi, Taiwan saat ini sangat tertarik untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans-Pasifik. TPP adalah perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik yang semula diusulkan empat negara, yakni Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura. Kini, sebanyak 12 negara terlibat di TPP termasuk Amerika Serikat.

Menurut Chen, Taiwan sangat paham ada “faktor” Cina dalam proses masuknya Taiwan dalam TPP tersebut, yang intinya mungkin dapat menghambat keanggotaan Taiwan. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan menyelesaikan dulu soal faktor Cina ini.

Salah satu caranya adalah meningkatkan hubungan bilateral dengan Cina melalui ECFA (The Economic Cooperation Framework Agreement). ECFA adalah perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah Republik Rakyat Cina (Cina daratan) dan Taiwan yang bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antara kedua belah pihak.

Pakta yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Chongqing ini dipandang sebagai perjanjian paling signifikan, sejak kedua belah pihak berpisah usai Perang Saudara Cina pada 1949.*