Catatan Silang

Kontribusi di APEC

APEC beranggotakan 21 negara. Bagi Taiwan, organisasi ini sangat penting karena posisinya yang strategis sebagai tujuan ekspor. Tiap tahun, APEC menggelar ratusan pertemuan baik dalam skala besar maupun kecil. Taiwan tak ingin melewatkan kesempatan tersebut untuk memperluas jaringan bisnis maupun mencari dukungan politik.

“Kami terus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan APEC dan telah mengirimkan sekitar 500 utusan tiap tahunnya. Di Taiwan sendiri, kami menggelar workshop terkait APEC hingga 20 kali per tahun,” tutur Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Taiwan, Tom Chou.

Menurut Chou, workshop yang digelar itu sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada warganya terkait peran Taiwan di APEC. Agenda-agenda workshop 2014, kata dia, membahas soal reformasi ekonomi, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur. “Tahun ini adalah saat yang krusial untuk mengembangkan inovasi ekonomi agar posisi Taiwan semakin penting di mata negara-negara lain.”

Oleh sebab itu, Chou menegaskan, Taiwan ingin berperan lebih banyak lagi di bidang ekonomi dan investasi maupun politik. Tahun ini pula Taiwan menyempurnakan program Apec Digital Opportunity Center (ADOC) yang targetnya untuk menjembatani kebutuhan warga Taiwan dan komunitas APEC agar dapat berkiprah dalam dunia usaha berbasis teknologi.

Program ADOC memanfaatkan keunggulan industri teknologi dan pengalaman Taiwan dalam mengembangkan e-society (masyarakat melek internet) guna membantu negara anggota APEC dalam meng-upgrade kemampuan aplikasi teknologi mereka. Bagi Taiwan, proyek ADOC termasuk satu program paling signifikan dalam keterlibatannya di APEC sejauh ini.

Proyek ini pertama kali diinisiasi dalam pertemuan pemimpin APEC di Bangkok pada 2003. Tujuannya untuk membantu transformasi kesenjangan digital menjadi peluang digital di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

Inisiatif ADOC menyasar tiga target utama; meningkatkan visibilitas dan partisipasi Taiwan di dunia internasional, memperkuat hubungan dengan anggota APEC lainnya, serta mengembangkan peluang bisnis di kawasan APEC. Hingga kini, ADOC telah melibatkan lebih dari 630 ribu orang dari seluruh negara anggota APEC.

Sasaran utama program ini adalah wanita, anak-anak, dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. “Bentuk programnya bermacam-macam. Mulai lokakarya, seminar, diskusi, hingga pelatihan berbasis teknologi informasi yang diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Chou.

Faktor Cina

Satu hal yang menghambat keinginan Taiwan untuk memperluas hubungan perdagangan maupun diplomatiknya dengan negara-negara lain adalah faktor “Satu Cina”. Sebagaimana diketahui, kedua negara ini masih bermasalah secara politik. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsinya, sementara Taiwan menganggap diri sebagai negara merdeka dan independen.

Taiwan dan Indonesia belum menjalin hubungan diplomatik akibat penerapan kebijakan politik Satu Cina. Kedua negara hanya menjalin hubungan dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Pengaruh Cina terhadap Indonesia disebut-sebut sebagai penyebab keengganan Indonesia menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dengan Taiwan.

Walau demikian, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Taiwan, Tom Chou, menegaskan, hubungan Taiwan dengan Cina semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berlangsung sejak Presiden Ma Ying-Jeou melakukan pendekatan berbeda ke Tiongkok mulai 2008 lalu.

“Hal ini berimbas pada kian melemahnya tekanan Cina terhadap Indonesia ataupun negara-negara lain yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Chou, ketika berbicara dengan negara-negara ASEAN, yang dijadikan fokus utama adalah pengembangan ekonomi.

“Di lain pihak, kami juga banyak melakukan investasi di daratan Cina. Karenanya, saya percaya Cina tak akan menentang Taiwan ketika melakukan investasi di Indonesia atau di negara-negara ASEAN lainnya.”

Terkait dengan kebijakan Satu Cina, menurut Chou, ada definisi yang berbeda antara Cina dan Taiwan. Berdasarkan konsensus 1992, yang dimaksud Satu Cina adalah warga Taiwan maupun Cina adalah bangsa Cina. “Kedua pihak memiliki pengertian berbeda tentang Satu Cina. Definisi Satu Cina ini memiliki ruang interpretasi sendiri.”

Memang, kata Peneliti di Institut Riset Ekonomi Taiwan (TIER) Wayne Chen, Taiwan memiliki situasi khusus karena ada problem politik dengan Cina. Walau begitu, Taiwan tetap harus mengembangkan hubungan ekonominya secara global.

“Ada sejumlah kesulitan yang kami hadapi terkait dengan pengaruh Cina ini. Walau demikian, kami terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkapnya.

Solusinya, menurut dia, Taiwan harus menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama ekonominya dengan Cina sehingga kedua negara dapat memiliki pemahaman bersama. Harapannya, Cina akan mengerti jika suatu saat Taiwan ingin memperluas kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain, maka hal itu bukan perkara yang perlu diperdebatkan.

Contohnya, kata Chen lagi, Taiwan saat ini sangat tertarik untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans-Pasifik. TPP adalah perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik yang melibatkan 12 negara. Menurut Chen, Taiwan sangat paham ada faktor Cina dalam proses masuknya Taiwan dalam TPP, yang intinya mungkin dapat menghambat keanggotaan Taiwan.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyelesaikan dulu soal faktor Cina ini. Salah satu caranya adalah meningkatkan hubungan bilateral dengan Cina melalui ECFA (The Economic Cooperation Framework Agreement) yang telah berjalan selama ini.

ECFA adalah perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah Tiongkok dan Taiwan yang bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antara kedua belah pihak. Pakta yang ditandatangani pada 29 Juni 2010 di Chongqing, Cina ini dipandang sebagai perjanjian paling signifikan bagi kedua negara.*