Catatan Silang

Direktur Divisi Ekonomi Taipei Economic and Trade Office (TETO) Indonesia: YC Tsai

Benahi Sistem Administrasi dan Birokrasi

Bisa Anda ceritakan bagaimana hubungan ekonomi antara Taiwan dan Indonesia selama ini?

Taiwan dan Indonesia memiliki sejarah bisnis yang cukup panjang dan sangat baik, sejak 20-40 tahun lalu. Ada satu hal penting yang ingin saya tekankan di sini, yaitu kebijakan “go south policy” di Taiwan. Kebijakan di bidang ekonomi ini dikenalkan pada 1980-an, ketika masih berlaku larangan hubungan dagang langsung antara Taiwan dan Cina.

Saat itu, jika pengusaha Taiwan ingin melakukan ekspansi bisnis di luar negeri, maka mereka harus mencari sasaran (negara) yang benar-benar strategis. Karena mereka tidak dapat berinvestasi di mainland (Cina), maka pemerintah memberikan usulan negara-negara mana yang layak dijajaki. Saat itu pemerintah kami memandang negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) merupakan kawasan yang paling menjanjikan secara ekonomi. Karenanya, saat itu pula pemerintah kami membawa sejumlah pengusaha Taiwan ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Jadi,  dapat dikatakan bahwa “go south policy” ini merupakan pembuka jalan dalam sejarah hubungan Taiwan dan Indonesia?

Jika Anda bertanya tentang peristiwa penting atau langkah besar apa yang dilakukan Taiwan dalam hubungan ekonominya dengan Indonesia, maka “go south policy” inilah salah satunya. Pada masa itu pula, kami menjadi investor asing terbesar nomor dua di Indonesia. Kerja sama ekonomi ini pun semakin berkembang dan tetap stabil hingga kini. Pada 2013 misalnya, nilai perdagangan antara Taiwan dan Indonesia mencapai 12,5 miliar dolar AS. Dan kini Taiwan merupakan mitra dagang terbesar nomor sembilan bagi Indonesia.

Berapa nilai ekspor-impor kedua negara?

Setiap tahun, rata-rata kami mengekspor produk senilai 5 miliar dolar AS ke Indonesia. Di lain pihak, kami mengimpor barang dari Indonesia senilai 7 miliar dolar AS. Artinya, tiap tahun, Indonesia mendapatkan surplus neraca perdagangan dengan kami sebesar 2 miliar dolar AS. Ini berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Produk utama yang kami ekspor ke Indonesia antara lain yang berhubungan dengan bahan bakar termasuk biodisel, petrokimia, dan produk-produk teknologi informasi komunikasi. Juga produk-produk yang berkaitan dengan baja.

Yang ingin saya tegaskan di sini, hanya dari produk bahan bakar dan baja saja, sudah mencapai 40 persen dari total ekspor Taiwan ke Indonesia. Terkait dengan investasi, hingga Juli tahun ini, akumulasi nilai investasi Taiwan di Indonesia sekitar 16,6 milar dolar AS. Jadi, melihat nilai perdagangan dan investasi Taiwan tersebut, saya kira hubungan ekonomi antara Taiwan dan Indonesia terus berkembang.

Apa hambatan utama yang anda rasakan saat menjalin hubungan bisnis dengan Indonesia?

Kami telah berulang kali berbicara kepada pemerintah Indonesia terutama Kementerian Perdagangan, agar mau menandatangani Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Taiwan. Namun, hingga kini belum terwujud. Saat ini Indonesia hanya menandatangani FTA dengan Jepang. Selain itu, FTA lain yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN dengan mitra dagangnya adalah dengan Cina, Korea, Selandia Baru, dan Australia. Kami tidak termasuk anggota ASEAN, oleh sebab itu kami mendorong pemerintah Anda agar mau menandatangani FTA dengan Taiwan.

Salah satu alasan yang kami ajukan kepada Indonesia adalah kami ingin meningkatkan hubungan dagang dan investasi antara kedua pihak. Saya kira, FTA merupakan satu cara terbaik untuk mencapai hal tersebut. Sebagai contoh, saat ini, setiap produk Taiwan yang masuk ke Indonesia rata-rata dikenai bea masuk sekitar 6-7 persen. Akhirnya, harga produk kami menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk kompetitor.

Ketentuan ini tentu saja mengurangi daya saing produk kami. Ini merupakan masalah utama yang harus kami selesaikan saat ini, yakni menjadikan produk kami dapat bersaing secara fair dengan milik kompetitor. Misalnya dengan produk-produk Cina, Korea, Selandia Baru, dan Australia yang membanjiri pasar Indonesia tanpa dikenai bea masuk. Ini salah satu hambatan besar bagi produk Taiwan yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Kami berharap masalah ini segera diatasi oleh pemerintahan baru nanti.

Selain itu, apalagi?

Proses impor barang ke Indonesia yang cukup rumit. Importir Indonesia harus memiliki izin impor dari Kementerian Perdagangan. Sementara untuk mengurus izin ini susah sekali. Membutuhkan waktu yang lama dengan proses berbelit. Kondisi ini sudah umum di kalangan importir. Setelah mereka mendapatkan surat izin impor pun masih juga ada masalah. Ketika mereka mengimpor barang dari Taiwan, misalnya.

Begitu sampai pelabuhan di Indonesia, barang-barang tersebut tidak bisa langsung diturunkan. Tapi harus menunggu dulu selama sepekan hingga 10 hari karena rumitnya prosedur dan buruknya infrastruktur di pelabuhan. Urusan bea masuk terlalu kompleks. Padahal, seharusnya bisa disederhanakan. Efisiensi-efisiensi dalam soal seperti ini mestinya dibenahi. Dan semua ini dapat dipercepat dengan adanya hubungan bilateral antarkedua negara.

Kemudian, masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum dan kebijakan. Pemerintah Indonesia kerap menetapkan suatu kebijakan tanpa memberikan informasi yang cukup kepada kami. Padahal, kami butuh mempelajari keputusan tersebut agar dapat menyesuaikan diri. Contohnya, mulai tahun ini Indonesia melarang ekspor konsentrat tambang atau bahan mentah hasil tambang. Pemerintah Anda mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk membangun fasilitas pemurnian sendiri.

Dalam hal ini saya sepakat dengan Pemerintah Indonesia, karena itu bagus bagi pengembangan industri di Indonesia. Negara Anda tak akan lagi bergantung pada ekspor bahan mentah karena semuanya dapat diproses di dalam negeri. Namun, jika ingin kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik, seharusnya Pemerintah Indonesia menginformasikannya jauh-jauh hari kepada stakeholder terkait. Misalnya, eksportir dan pembeli di luar negeri. Dengan demikian, mereka memiliki cukup kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan ketika tidak lagi dapat berbisnis dengan mitra di Indonesia.

Bagaimana respons Indonesia terkait proposal yang Anda ajukan soal FTA tadi?

Sebenarnya, dari sudut pandang ekonomi Indonesia tidak secara tegas menolak usulan tersebut. Kami telah melakukan sejumlah diskusi dengan Kementerian Perdagangan. Dalam beberapa hal, Kementerian Perdagangan sepakat dengan butir-butir usulan yang kami ajukan. Namun, secara politik masalah ini perlu pembahasan lebih lanjut. Sebab, berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, “Satu Cina”.

Kami berharap pada pemerintahan baru Indonesia, masalah Satu Cina ini bisa cair dan semakin fleksibel. Dengan Cina sendiri kami telah menandatangani FTA, lantas kenapa negara lain harus khawatir? FTA ini tidak hanya menguntungkan Taiwan, tapi justru lebih banyak menguntungkan Indonesia. Sebab, tiap tahun negara anda mendapatkan surplus neraca perdagangan hingga 2 miliar dolar AS dari Taiwan.

Apakah Anda melihat ada tekanan pada Indonesia terkait kebijakan Satu Cina?

Jangan lupa bahwa Indonesia adalah negara independen yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan luar negeri dengan negara mana pun juga, sepanjang hubungan tersebut dijalin demi kebaikan rakyat secara keseluruhan.

KTT APEC 2014 akan digelar di Beijing, pada Nopember mendatang. Apa agenda utama yang akan diusung Taiwan?

Tentu saja yang utama adalah meningkatkan hubungan dan kerja sama kami dengan negara-negara anggota APEC lainnya. Kami memiliki kontribusi besar dalam forum-forum APEC terutama dengan progam Apec Digital Opportunity Center (ADOC) yang berjalan sukses selama beberapa tahun. Kami juga mendukung program ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) yang lebih meliberalkan kerja sama ekonomi. Pada dasarnya, misi kami terlibat di APEC sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung APEC.

Apakah Presiden Ma Ying-Jeou akan hadir dalam KTT APEC nanti?

Presiden Ma telah menunjuk mantan wakil presiden Vincent Siew sebagai utusan khusus dalam forum KTT APEC di Beijing. Sebagaimana penunjukan beliau sebagai utusan Presiden Taiwan dalam KTT APEC 2013 di Bali.*