Senin siang itu, Rahman Tande (63), sengaja tidak berjualan di pasar Kota Jayapura, Papua. Warga RT 5 RW 6 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, ini asyik mengikuti jalannya sosialisasi penanganan risiko bencana yang digelar Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) Gurabesi.
TSBK adalah kelompok masyarakat dari berbagai unsur yang memiliki komitmen bersama, bersifat sukarela, dan mendapat pengakuan dari kelurahan untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana, khususnya penanganan kedaruratan.
Dalam acara yang diliput belasan wartawan media nasional tersebut, TSBK Gurabesi menyampaikan sejumlah program yang telah mereka lakukan dalam meminimalisasi risiko bencana, khususnya banjir, longsor, dan kebakaran. “Puluhan tahun saya bermukim di sini, baru kali ini kampung saya didatangi wartawan,” kata Rahman.
Seraya memandang sungai yang di penuhi bebatuan dari jembatan tempat ia berpijak, lelaki asli Makassar ini me nuturkan, di Gurabesi pernah terjadi longsor yang menelan korban jiwa, hingga belasan orang. “Tapi, itu sudah lama sekali,” ujarnya. “Hingga kini, tidak pernah lagi terjadi bencana.”
Memang, kata Rahman, pernah terjadi banjir besar di Gurabesi. Tapi, banjir ini tidak menyebabkan air sungai naik ke jalanan. Menurut lelaki yang tinggal Gurabesi sejak 1972 itu, seandainya air sungai meluap ke jalanan, Kota Jayapura bakal tenggelam. Sebab, posisi kelurahan ini jauh lebih tinggi dibanding Kota Jayapura yang berada di bawah.
Kelurahan Gurabesi berada di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dengan luas wilayah 7,2 kilometer persegi. Kelurahan ini terdiri atas sembilan rukun warga (RW) dan 39 rukun tetangga (RT).
Berdasarkan data Distrik Jayapura Utara dalam angka, jumlah penduduk Kelurahan Gurabesi pada 2013 tercatat sebanyak 17.361 jiwa yang terdiri atas 8.231 perempuan dan 9.130 orang laki-laki. Mereka terhimpun dalam 6.500 kepala keluarga (KK).
Berdasarkan catatan, banjir di Kelurahan Gurabesi pernah terjadi pada 1967, 1985, dan 2007. Bencana longsor terjadi pada 1980, 1985, dan 2007. Sedangkan, kebakaran terjadi pada 1968, 2004, dan 2009. Kejadian-kejadian tersebut telah memberikan dampak dan menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa, permukiman, dan harta benda.
Pengalaman ini pula yang memotivasi sebagian warga untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan bencana dengan membentuk TSBK. “Bencana pasti terjadi. Tapi, yang utama adalah tindakan pengurangan risiko bencana,” kata Ketua TSBK Gurabesi Yohanis Waicang.
Beranggotakan 25 orang yang terdiri atas pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan agama serta unsur pemerintahan, TSBK kemudian menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait penanganan bencana. “Kami juga mendapatkan pelatihan dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).”
Sekretaris TSBK Gurabesi Lidya Mufu mengatakan, masalah bencana bukan urusan satu orang saja, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat.
“Oleh sebab itu, jika ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, kami akan mengajak masyarakat untuk terlibat di dalamnya.”
Salah satu kegiatan yang dilakukan Lidya adalah mengajak para pemuda Gurabesi untuk melakukan penghijauan di seputar perbukitan yang mengelilingi kawasan tempat tinggal mereka. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk aktif membersihkan lingkungan, melakukan kerja bakti, membersihkan sungai, dan membuang sampah pada tempatnya.
***
Dalam menjalankan programnya, TSBK ini tidak bekerja sendiri. Mereka didukung LSM Oxfam Indonesia dan Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (Kipra). Dapat dikatakan, pembentukan TSBK tak lepas dari peran Oxfam dan Kipra.
Tak hanya di Kelurahan Gurabesi, TSBK juga dibentuk di Kelurahan Entrop, Hamadi, dan Koya Barat. Keempat wilayah ini dipandang sebagai kawasan rawan bencana di Kota Jayapura, sehingga keberadaan TSBK sangat dibutuhkan.
Di Entrop, misalnya, berdasarkan data yang ada, wilayah ini rawan dilanda banjir dan longsor. Bencana banjir pernah terjadi di Entrop pada 1996, 1999, dan 2000. Penyebabnya, masyarakat adat menjual tanah yang merupakan daerah serapan air kepada pemerintah untuk dibangun sebagai tempat permukiman, pertokoan, kantor, dan lain-lain.
Akibatnya, daerah serapan air pun tertutup. Sementara, bencana longsor di Kelurahan Entrop terjadi pada 1985 dan 2009.
Dilihat dari kondisi topografi, sebagian wilayah Kelurahan Entrop adalah perbukitan dan sebagian lagi merupakan daerah dataran rendah. Khusus di wilayah RW 12 dan RW 13, dahulunya merupakan daerah serapan air.
Namun, oleh pemilik hak ulayat, tanah dijual kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura pada 1996. Pemkot kemudian menimbun wilayah itu dan menjadikannya kawasan permukiman, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan.
“Setelah daerah ini ditimbun, kejadian bencana banjir hampir setiap tahu terjadi. Apabila curah hujan sangat tinggi, dalam waktu satu jam saja daerah ini akan terendam air,” kata Ketua TSBK Entrop Septinus Kumbubui.
Kelurahan Koya Barat juga demikian, tak luput dari ancaman bencana, terutama banjir. Kelurahan yang berada di wilayah Distrik Muara Tami ini secara geografis terletak pada hamparan dataran rendah. Sekitar lima sampai delapan persen wilayah Koya Barat terdiri atas lahan kering, rawa-rawa, dan hutan sabana. Wilayah Koya Barat berada hanya 10 meter di atas permukaan laut.
Topografi Kelurahan Koya barat yang sebagian besar berupa dataran dimanfaatkan masyarakat yang mayoritas transmigran dari Pulau Jawa. Mereka berprofesi sebagai petani dan peternak ikan.
Kelurahan Koya Barat merupakan wilayah yang rawan dilanda banjir. Kawasan ini telah dihantam banjir hingga beberapa kali, yakni pada 1982, 1985, 1992, 1997, 2006, 2012, dan 2013. Keseluruhan banjir yang menimpa Koya Barat disebabkan luapan Sungai Skamto dan Sungai Tami.
Untuk itu, pembentukan TSBK Koya Barat sangat diapresiasi lurahnya. Lurah Koya Barat Reuter Sabarofek mengatakan, TSBK hendaknya semakin diberdayakan.
“Walau dengan kemampuan yang terbatas, mereka telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Sebagai aparat pemerintah, kami hanya memberikan dana stimulan, walau tidak banyak,” ujarnya.
Reuter juga berharap, pemerintah provinsi (pemprov) dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan TSBK dan memberikan bantuan berupa peralatan dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, mereka dapat menjadi sebuah tim yang solid, kompak, dan tanggap dalam melakukan tugas-tugas penanganan bencana.
Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Papua Didi Agus Prihatno tak menampik jika wilayah Jayapura termasuk kawasan rawan bencana. Pada 2012, ia menjelaskan, terjadi 11 kali bencana di Papua. Tahun ini, terjadi sembilan bencana di enam kabupaten. “Bentuknya puting beliung, gempa bumi, banjir, dan longsor.”
Menurut Didi, salah satu penyebab longsor dan banjir di bumi Cendrawasih adalah penggundulan gunung. Di Jayapura, misalnya, wilayah yang bukan kawasan hunian dijadikan sebagai kawasan hunian.
“Anda bisa lihat di Kota Jayapura, lereng-lereng gunung dipenuhi perumahan warga. Kalau malam memang indah, seperti Hong Kong. Tapi, kalau siang kelihatan sekali rawan bencana,” ujarnya.

Seluruh wilayah Jayapura, kata Didi, memang rawan ancaman bencana. Ini dipengaruhi letak geografis, kontur tanah, sistem tanam, hingga soal kebijakan. Daerah-daerah yang tadinya merupakan hutan bakau dan menjadi resapan air, ditimbun dan dijadikan daerah industri.
Solusinya, BPBD telah membentuk Desa Tangguh untuk menanggulangi dan mengurangi risiko bencana. Desa Tangguh ini terdapat di 29 kabupaten di seluruh Papua. Tapi, yang diutamakan adalah kawasan-kawasan yang rawan bencana.
Sebelum terjadi bencana, setiap tahun secara bergilir, BPBD melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Mulai dari pemetaan wilayah, pemasangan sirene dan early warning system, penyuluhan, membuat rambu-rambu kebencanaan, melatih petugas, dan pelatihan teknis lainnya.
Apa yang dilakukan BPBD sejalan seiring dengan langkah yang ditempuh TSBK, yakni sama-sama concern dalam pengurangan risiko bencana. Proyek Desa Tangguh BPBD merupakan upaya pemerintah, sedangkan TSBK merupakan upaya masyarakat yang didukung LSM. Salah satunya, Oxfam Indonesia.*



Leave a comment