Catatan Silang

Inak Na’ah (65), warga Kampung Benjor, Desa Sembalun Lawang, tak pernah menyangka jika hujan yang selama sepekan mengguyur kampungnya bakal berbuah petaka.

Banjir di awal Maret 2012 itu menyebabkan Dusun Lebak Daya tenggelam. Mesin jahit yang merupakan satu-satunya benda berharga di dalam rumah lenyap ditelan banjir.

“Saat itu, saya dan keluarga mengungsi ke kantor desa. Hingga kini, saya trauma setiap mendengar kata-kata banjir,” tutur nenek tujuh cucu itu.

Selain dihantam air bah, banjir yang melanda Desa Sembalun itu juga diiringi longsor. Bebatuan dari bukit yang mengitari wilayah Sembalun hanyut bersama air, merusak rumah, areal persawahan, dan kebun warga.

Selain Kampung Benjor, banjir bandang itu juga menenggelamkan Dusun Lebak Daya. Puluhan rumah, ternak, hingga harta benda warga jadi korban.

“Warung saya tenggelam. Sebab, ketinggian air mencapai dua meter dari permukaan tanah,” tutur Hj Maryati (54), warga Lebak Daya. “Untung tidak ada korban jiwa. Isi warung saya lenyap dibawa air.”

Sembalun Lawang merupakan salah satu desa dari empat desa di Kecamatan Sembalun dengan karakteristik berbukit dan berada di bawah kaki Gunung Rinjani.

Desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa ini berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

 

Sebagaimana diketahui, Gunung Rinjani dan enam gunung kecil di sekitarnya termasuk salah satu deretan gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Apalagi sejak keberadaan Gunung Baru Jari.

“Dengan kondisi wilayah seperti itu, dapat dikatakan desa kami merupakan kawasan dengan potensi ancaman tinggi. Terutama ancaman gunung meletus, longsor, dan banjir,” kata Kepala Desa Sembalun Lawang, H Muhammad Idris, yang juga menjadi korban banjir.

Secara geografis, desa ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Sembalun Lawang terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Lebak Daya, Dusun Barat Desa, Dusun Lebak Lauk, Dusu Dasan Kodrat, dan Dusun Mapakin. Desa ini memiliki luas 17.609 kilometer persegi yang terdiri dari pemukiman, lahan pertanian, perkebunan, dan kawasan hutan.

Sementara berdasarkan hasil pemetaan Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2012), Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang memiliki skor 84 dalam hal kerawanan bencana (alam maupun nonalam). Untuk ukuran Indonesia, kabupaten ini menempati urutan 54 sebagai daerah paling rawan.

Berkaca dengan sejumlah bencana yang juga pernah terjadi sebelumnya, aparat pemerintah setempat bersama LSM lokal dan Oxfam Indonesia membentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).

Camat Sembalun Lalu Mawardi mengapresiasi langkah yang ditempuh warganya dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana ke depannya. Sebab, kata dia, bencana banjir yang menimpa Sembalun juga akan mengancam kecamatan yang ada di bawahnya, yakni Kecamatan Sambelia.

“Sembalun Lawang adalah kawasan yang dikelilingi bukit dan gunung. Wilayah ini persis berada di dasar cekukan. Selain banjir, kawasan ini juga rawan longsor,” kata dia.

Keberadaan TSBD Sembalun Lawang mendapatkan dukungan warga. Apalagi tim yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat itu juga kerap memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait kebencanaan. Mereka juga memasang rambu-rambu kebencanaan di berbagai tempat.

TSBD ini juga secara rutin menggelar simulasi penyelamatan diri dan evakuasi. Setiap kali simulasi digelar, hampir 90 persen warga desa terlibat di dalamnya. “Mereka sadar pentingnya simulasi ini. Karenanya, tak heran jika tiap simulasi akan diikuti oleh seluruh warga,” ujar Ketua TSBD Sembalun Lawang, Kudus.

Menurut Kudus, pihaknya sengaja menggelar simulasi secara berulang-ulang untuk meningkatkan kapasitas warga dalam melakukan penyelamatan diri. “Mereka semakin paham bagaimana menghadapi bencana, kemana akan mengungsi, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya.”

Ia menegaskan, persoalan bencana tidak dapat dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga mensyaratkan pentingnya keterlibatan masyarakat.

Diakui atau tidak, kata Kudus, praktik perencanaan penanggulangan kebencanaan di Indonesia hingga saat ini masih menempatkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan semata.

Tidak mengherankan jika partisipasi masyarakat dalam persoalan penanggulangan bencana masih tergolong rendah. Padahal, optimalisasi penanggulangan bencana justru terletak dan melekat pada struktur sosial masyarakat. Sebab, merekalah yang paling rentan menjadi korban.*