Catatan Silang

Peperangan kembali pecah di Filipina Selatan, karena pemerintahan negeri Katolik itu membatalkan perjanjian Manila. Sebuah perjanjian yang memberikan otonomi khusus bagi bangsa Moro.

Janji mengakhiri konflik dan kekerasan dengan memberikan otonomi khusus bagi bangsa Moro diingkari pemerintah Filipina. Aparat negara pimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo itu lebih memilih jalan perang.

Rencananya, perjanjian yang berisi pemberian otonomi khusus itu akan ditandangani di Malaysia, Selasa (5/8). Jika disetujui, maka warga Muslim di Filipina selatan akan memiliki kekuasan ekonomi atas sumber daya alam yang mereka miliki.

Menurut copy perjanjian yang diberikan kepada kantor berita Reuters tersebut, pemerintah wilayah otonomi baru Muslim yang dikenal sebagai bangsa Moro, akan memiliki tanggungjawab penuh atas penggunaan tanah, hak mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua potensi sumber energi dan hak untuk mengembangkan sumber-sumber mineral.

Perjanjian ini sebenarnya merupakan langkah penting menuju dimulainya kembali perundingan-perundingan resmi antara kelompok gerilyawan Muslim terbesar Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan pemerintah. Sayang, upaya-upaya hukum dan politis untuk mencegahnya tak henti dilakukan para politikus Katolik.

Mereka juga menyerukan protes terhadap perjanjian itu. Akhirnya, sehari sebelum kesepakatan damai ditandatangani, tepatnya Senin (4/8), secara sepihak Mahkamah Agung (MA) Filipina membatalkan penandatanganan perjanjian kunci yang menjamin perluasan daerah di selatan negara itu.

Midaz Marquez, jurubicara lembaga peradilan mengatakan, Mahkamah Agung memutuskan untuk menunda setelah sejumlah politisi kelompok mayoritas di Provinsi Cotabato Utara menentang penandatanganan tersebut karena pemerintah tidak menjelaskan isinya. Politisi kota Zamboanga juga mengajukan petisi serupa.

Gerilyawan Moro (MILF) dengan kekuatan 11.000 tentara bersenjata telah berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan otonomi di Filipina bagian selatan. Militer dan kepolisian Filipina mencurigai MILF memberikan perlindungan dan pelatihan kepada sejumlah militan yang berhubungan dengan al-Qaidah dan Jamaah Islamiyah yang berbasis di Indonesia. Namun, MILF menolak tuduhan ini.

Politisi kelompok mayoritas memperingatkan, penandatanganan perjanjian perdamaian tersebut dapat menimbulkan kekerasan sektarian baru. “Hal ini merupakan kemunduran,” kata jurubicara kepresidenan, Jesus Dureza.

Komandan Militer Jenderal Alexander Yano mengatakan, pihaknya akan menghadapi berbagai ancaman yang dilancarkan sekelompok orang yang tidak puas dengan keputusan MA yang membatalkan rencana perjanjian damai itu.

Sementara itu, penasehat proses perdamaian kepresidenan Hermogenes Esperon, yang juga mantan komandan militer, menyangkal tuduhan bahwa pemerintah menyerahkan wilayah selatan Filipina kepada kelompok gerilyawan Muslim. “Tidak ada kedaulatan yang diberikan. Hal ini demi Mindanao dan negara. Lebih baik melakukan dialog daripada berperang,” ujarnya.

Namun, menurut Menteri Luar Negeri Filipina, Alberto Romulo, keputusan pengadilan Filipina yang menghentikan penandatanganan kesepakatan tersebut hanya bersifat sementara. Baginya, kesepakatan tetap berarti demi memuluskan jalan bagi penyelesaian politik dan untuk mengakhiri perang yang dikobarkan MILF selama 30 tahun yang ingin membentuk negara Islam di wilayah Filipina selatan.

Romulo, yang telah tiba di ibukota Malaysia untuk menandatangani perjanjian itu, mengaku menerima keputusan MA yang tidak setuju atas penandatanganan kesepakatan tersebut. Romulo yakin kesepakatan itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Penangguhan sementara ini mengecewakan kami semua. Kepada MA kami akan menjelaskan kasus ini, mengapa kami harus melanjutkan penandatanganan memorandum perjanjian bagi wilayah nenek moyang yang berada dalam hukum kami,” katanya.

Perang pun pecah

Beberapa jam setelah MA Filipina menolak penandatanganan kesepakatan di Kuala Lumpur tersebut, gerilyawan MILF terlibat baku-tembak dengan pasukan pemerintah di wilayah selatan. Gerilyawan MILF menyerang tentara yang ditempatkan di dekat kota Midsayap.

“MILF menembakkan sekitar selusin mortir terhadap posisi militer,” kata jurubicara militer Filipina Letkol. Julieto Ando. “Kami membalas serangan itu, namun tidak ada laporan mengenai adanya korban.”

Pertempuran yang berkecamuk menyebabkan ribuan penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka. Gerilyawan MILF mengusai beberapa desa yang dihuni mayoritas Kristen di wilayah selatan.

Kamis, (7/8) pemerintah Filipina mengultimatum MILF agar segera mengosongkan sejumlah desa yang mereka kuasai dan membiarkan 6.500 warga Kristen kembali ke rumah mereka.  Kalau tidak mereka akan menghadapi serangan militer secara besar-besaran.

“Kami memberi tenggat waktu 24 jam kepada orang-orang itu (MILF) agar mengosongkan wilayah yang mereka tempati secara paksa. Kalau tidak, mereka akan dipaksa meninggalkan wilayah itu. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi,” ancam Menteri Dalam Negeri, Ronaldo Puno.

Puno menuding MILF telah melanggar kesepakatan damai tahun 2003 lalu dan sejak itu muncul sejumlah insiden. “Sedikitnya 800 gerilyawan telah menduduki sejumlah desa dan tanah pertanian di lima kota. MILF memulai konflik dengan penduduk Kristen di wilayah tersebut,” kata Puno dalam sebuah konferensi pers.

Insiden itu, lanjut Puno, antara lain berupa pembakaran rumah, perusakan kebun, penjarahan harta dan pencurian ternak. “Insiden-insiden inilah yang memaksa penduduk sipil mengungsi.”

Pemimpin MILF, Ghazali Jaafar mengatakan, pasukannya sudah ada di wilayah itu sejak lama dan membantah telah terjadi penjarahan dan semacamnya. Ia berjanji akan menarik mundur pasukannya jika ada yang menduduki wilayah baru.

“Kalau memang harus ditarik, akan kami tarik. Kami akan menghormati kesepakatan gencatan senjata. Pasukan MILF yang tidak seharusnya di sana harus pergi. Tapi saya ragu apakah ada yang demikian,” kata Jaafar.

Tiga hari kemudian, sedikitnya 6 orang tentara Filipina terluka dalam kontak senjata dengan MILF di wilayah Aleosan dan Pikit, Provinsi Cotabato Utara. DXMS, sebuah radio swasta yang dikelola kelompok Katolik, melaporkan 3 tentara pemerintah dan sejumlah pejuang MILF tewas. Namun, militer Filipina tidak mengkonfirmasi jumlah korban ini.

Eid Kabalu, jubir MILF mengatakan kepada kantor berita AP, militer Filipina telah menembak dan melukai seorang pejuang MILF. Para gerilyawan menolak meninggalkan wilayah yang mereka kuasai karena khawatir akan diserang. Menurut Kabalu, komandan MILF akan menarik mundur pasukannya jika terdapat jaminan pemerintah, bahwa mereka tidak diserang militer.

Namun, pemerintah Filipina menolak klaim Kabalu itu. Menurut mereka, gerilyawan MILF yang menolak meninggalkan perkampungan. Dalam sebuah pernyataannya, militer Filipina menyebut pejuang Moro sebagai sekelompok bandit.

“Semua jalan damai telah habis untuk menyelesaikan konflik,” demikian bunyi pernyataan itu. Ini pertanda militer akan mengerahkan segenap kekuatan untuk menyerang MILF.

Brigjen. Jorge Segovia, salah seorang komandan tentara menyatakan, serangan yang dilakukan terhadap gerilyawan Moro adalah untuk memulihkan perdamaian dan pemerintahan.

“Kami terpaksa mengambil jalan dengan mengerahkan kekuatan bersenjata yang proporsional dan dibenarkan, agar perdamaian dan pemerintahan di Cotabato dapat dipulihkan,” tegasnya dalam sebuah pernyataan.*