Catatan Silang

Kerajaan Patani pernah menjadi pusat perdagangan laut di Semenanjung Tanah Melayu. Pasang surut kehidupan menghempaskannya ke titik nadir. Aneksasi Kerajaan Siam di awal abad 20 menghapuskan jejaknya sebagai sebuah Negeri Muslim.

Sejarah awal berdirinya Kerajaan atau Kesultanan Patani masih tersaput misteri. Dalam catatan sejarah tidak dapat dipastikan asal-usul atau kapan tepatnya kerajaan ini didirikan. Namun jika mengikuti catatan-catatan para pengelana dari Cina yang berhubungan dengan negeri-negeri Asia Tenggara pada abad kedua Masehi, sebuah negeri bernama Lang-ya-Shiu atau Langkasuka telah terwujud ketika itu.

Berpedoman pada catatan tersebut, ahli-ahli sejarah Eropa percaya bahwa negeri Langkasuka yang terletak di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu, antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan itu adalah lokasi asal negeri Patani.

Patani adalah sebuah kerajaan termaju di Semenanjung Tanah Melayu dan merupakan kota pelabuhan yang penting sejak kurun ke-8 Masehi. Sejarawan Paul Wheatly menjelaskan bahwa Kerajaan Langkasuka menguasai jalan perdagangan timur-barat Tanah Genting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan semenanjung hingga ke Teluk Benggala.

Kerajaan Melayu Langkasuka eksis hingga menjelang abad ke-13 dan diganti oleh Kerajaan Melayu Patani. Bagaimana Langkasuka berganti menjadi Patani ini, belum dapat dipastikan oleh para pakar sejarah karena tidak ada catatan yang jelas mengenainya.

Sejarawan A Teeuw dan Wyatt berpendapat bahwa Patani telah muncul sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Pendapat mereka didasarkan pada tulisan Tomes Pires dan lawatan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1404. Adapun jika mengikuti Hikayat Patani, kerajaan ini bermula dari Kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana.

Karena kedudukan Kota Mahligai yang terlalu jauh ke pedalaman dan sukar didatangi oleh para pedagang menyebabkan Phya Tu Antara, putra Phya Tu Kerab Mahayana, memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah perkampungan nelayan yang kemudian diberi nama “Patani”. Kampung ini ditengarai berpusat di Kampung Grisek, wilayah Patani sekarang ini.

Letak Patani yang strategis secara geografi di Semenanjung Siam telah menyebabkan wilayah itu menjadi tumpuan para pedagang dari Barat atau Timur untuk singgah dan berniaga. Dalam waktu yang singkat, Patani telah muncul menjadi sebuah kerajaan yang penting dan maju dari segi ekonomi serta stabil dalam segi politik dan pemerintahan.

Agama Islam telah membawa angin perubahan yang bermakna kepada Patani. D’Eredia, seorang pengelana Portugis, telah menulis pada tahun 1613, bahwa Islam telah masuk ke Patani lebih awal daripada Malaka. Phya Tu Antara, yang memeluk Islam melalui seorang ulama dari Pasai, Syeikh Said, mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam. Sejak itu pula, Patani telah menjadi tumpuan para saudagar Islam dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal.

Selain maju dalam bidang ekonomi, Patani juga terkenal kuat secara militer. Hal ini terbukti dari kemampuannya mematahkan serangan Kerajaan Siam hingga empat kali, yakni pada tahun 1603, 1632, 1634 dan 1638. Walau demikian, kehebatan ini tak bertahan lama.

Pada tahun 1651 Kerajaan Patani mengalami kemerosotan secara politik, ekonomi maupun militer. Daya tarik pelabuhannya sebagai pusat perniagaan juga mulai meredup, seiring kian banyaknya pusat-pusat niaga di Johor, Malaka, Aceh, Banten dan Batavia (Jakarta). Malang bagi Patani, seiring dengan kemerosotan ini, Siam akhirnya dapat menaklukkan kerajaan Islam ini pada 1785. Sejak itu pula Patani berada dalam cengkeraman Siam.

Walau demikian, rakyat Patani tetap bangkit dan berusaha membebaskan diri dari kungkungan Siam. Gerakan menentang Siam ini tidak hanya dimonopoli rakyat biasa, tapi juga melibatkan para ulama. Di antara ulama yang turut bangkit ini adalah Syekh Daud al-Fathoni, seorang ulama besar negeri itu.

Menurut DR Nik Anuar Nik Mahmud, Pakar Sejarah di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), penaklukan Siam terhadap Patani ini tidak efektif, karena rakyat terus melakukan perlawanan.

“Oleh sebab itu, Siam meminta bantuan Inggris dalam menumpas gerakan ini,” kata Nik Anuar.  “Siam dapat meminta bantuan Inggris karena kedua negara terikat oleh sebuah perjanjian, yakni apabila orang-orang Melayu-Patani bangkit, maka Inggris akan memberikan bantuan dan mematahkan pemberontakan tersebut.”

Terus-menerus diminta bantuan oleh Siam dalam memadamkan perlawanan Patani membuat Inggris capek juga. Negara penjajah terbesar itu memaklumkan kepada Siam bahwa ia sudah tak mampu lagi memberikan bantuan dan menasihati Siam agar menyerahkan kembali Patani kepada orang-orang Melayu sebagaimana semula. Artinya, menyerahkan kembali urusan pemerintahan Patani kepada orang-orang Melayu.

Sebab kalau tidak, kata Nik Anuar, maka situasi tidak akan pernah aman. Kalau keadaan tidak aman, akan mengganggu kepentingan Inggris di Pulau Pinang dan Selat Malaka, terutama dalam hal perniagaan. “Pejuang-pejuang Patani akan terus mengganggu dan melancarkan serangan terhadap aktivitas perniagaan di Selat Malaka. Tentu saja hal ini akan merugikan Inggris.”

Akhirnya, pada 1842 Siam menyerahkan kembali urusan pemerintahan Patani kepada orang-orang Melayu. Keadaan pun menjadi aman dan tenang. Walau demikian, ketenangan itu bukannya tanpa harga. Tiap tiga tahun sekali, Kesultanan Patani menyerahkan upeti berupa emas dan perak kepada Kerajaan Siam sebagai tanda bakti dan kesetiaan. Dengan begitu, pihak Siam tidak akan campur tangan dalam urusan internal Kesultanan Patani.

Sayang, ketenangan ini tak berlangsung lama. Pada akhir abad 19, tepatnya tahun 1899, Raja Siam, Chulalongkorn, mulai mencampuri urusan internal Patani. Ia berusaha menghapuskan sistem Kesultanan Patani serta menjadikan negeri itu sebagai bagian dari Kerajaan Siam.

Chulalongkorn menetapkan seorang gubernur sebagai kepala pemerintahan di Patani yang langsung bertanggungjawab kepada dirinya. Namun, gubernur yang dipilih ini bukanlah orang Melayu, tapi orang Siam yang beragama Buddha. Seorang gubernur yang tak bisa berbicara Melayu dan tidak memahami adat-istiadat atau budaya Melayu-Islam. Putusan Chulalongkorn ini ditentang oleh Raja Patani terakhir pada waktu itu; Tengku Abdul Kadir Kamaruddin. Akibat penentangannya, Abdul Kadir ditahan oleh Kerajaan Siam pada 1902.

Menurut Nik Anuar, inilah pangkal mula terjadinya konflik di Patani. “Bila pemerintah itu jahil, tidak bisa bercakap Melayu serta tidak mengerti budaya Islam, maka akan terjadi communication gap (kesenjangan komunikasi). Kalau negeri itu (Patani) diperintah oleh orang Siam yang tak mengerti Melayu, maka akan timbul masalah,” ujar penulis buku Sejarah Perjuangan Melayu Patani ini. (bersambung)