Catatan Silang

Kesilapan sejarah

Kemudian pada 1909, Inggris dan Siam membuat permufakatan—dikenal dengan Perjanjian Bangkok—untuk memisahkan Patani dari negeri-negeri Melayu Semenanjung. Inggris mengambil Kelantan, Kedah, Perlis dan Trengganu dan dijadikan sebagai negeri naungannya. Sedangkan Siam mengambil Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Dan pembagian tersebut kekal hingga hari ini.

Ketika Inggris dan Siam membuat perjanjian Bangkok dengan membagi wilayah Melayu, mereka tidak pernah melibatkan Raja-Raja Melayu maupun penduduk setempat. Orang Melayu-Kelantan—tetangga terdekat Patani—bernasib baik dengan mendapat ‘ibu’ Inggris karena ia tidak campur tangan dalam urusan rumah tangga Kelantan. Sedangkan Patani mendapatkan ‘ibu’ yang buruk, karena Siam menginginkan Melayu-Patani menjadi sama dengan dirinya.

“Kalau bisa, semua warga Melayu harus masuk agama Buddha dan mengikuti kebudayaan Siam. Harus berbicara Siam, tak boleh berbicara Melayu. Inilah nasib Melayu-Patani yang ber-ibu-kan Siam. Berbeda dengan Melayu-Kelantan yang beribukan Inggris. Inggris tidak pernah mengganggu urusan kebudayaan dan keagamaan Melayu-Kelantan selama mereka tidak berontak dan berbuat macam-macam,” papar Nik Anuar.

Oleh sebab itulah, para pemimpin dan pejuang Patani terus berjuang membebaskan diri dari cengkeraman Siam. Pertama, mereka menganggap diri sebagai mangsa penjajah Siam. Kedua, tuntutan orang-orang Melayu-Patani kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) agar membuat referendum di Thailand selalu ditolak.

Inilah akar masalah yang jarang diperdebatkan oleh para pakar dan akademisi. Kenapa Patani menjadi wilayah Thailand padahal 90% warganya adalah bangsa Melayu yang beragama Islam. Sama dengan orang-orang Melayu-Kelantan di Semenanjung Malaysia. Kenapa mereka menjadi bagian Thailand dan bukan menjadi bagian Malaysia?

Ini merupakan kekhilafan sejarah dan masa lalu, kata Nik Anuar Nik Mahmud, dan harus dibetulkan. Kesilapan sejarah ini harus dibetulkan, jika ingin melihat kawasan tersebut aman dan damai.

“Jadi, saya meletakkan kesilapan sejarah ini pada 1909. Ketika Inggris membagi wilayah-wilayah Melayu utara kepada Siam,” tegas sejarawan yang juga Profesor dan Penyelidik Utama di UKM ini.

Sejak itu pula Kerajaan Siam berganti nama menjadi Kerajaan Thailand setelah digabungkannya Patani.

Hal ini pula yang ditegaskan oleh Muhammad Abdur Rahman Abdus Samad, tokoh masyarakat yang juga mantan Ketua Majelis Agama Islam Narathiwat. “Kita ini berbeda dengan orang Siam. Orang Patani tak bisa berbahasa Siam, demikian pula orang Siam tak bisa berbahasa Melayu. Antara dua suku bangsa ini terjadi perbedaan yang cukup tajam. Orang Siam tak percaya dengan orang Melayu. Orang Melayu juga tak percaya dengan orang Siam,” kata Baba Man, panggilan akrab Abdur Rahman.

Hingga hari ini, lanjut Baba Man, warga Muslim Melayu masih sulit menerima penyatuan Patani dengan Siam ini.

“Sulit akan bersatu dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau Anda tanya orang sini, akan pilih bergabung dengan Malaysia atau Thailand? Mayoritas akan menjawab memilih Malaysia. Karena secara historis, bahasa, bangsa dan agama sama,” tandasnya.

Wilayah kaya

Salah satu yang menjadi sebab kengototan Thailand mempertahankan wilayah selatan adalah kekayaan sumber daya alamnya. Kelima provinsi yang terdiri dari Patani, Yala, Narathiwat, Setun dan Songkhla ini dikenal sebagai wilayah yang subur dan makmur, sehingga mampu menyumbang 40% Gross National Product (GNP) Thailand, namun hanya diperuntukkan sebanyak 2% saja buat mereka. Sungguh merupakan pembagian yang sangat tidak adil.

Menurut Kantor Statistik Nasional Thailand tahun 2002, total penduduk lima wilayah tersebut adalah 6.326.732 jiwa. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi: Patani, Yala, Narathiwat dan Setun, yaitu sekitar 71% di perkotaan dan 86% di pedesaan. Sedangkan di Songkhla, warga Muslim sekitar 19%, dan Buddha 76.6%.

Sumber: ’Kantor Statistik Nasional, 1982, Sensus Penduduk dan Rumah Tangga, Thailand, 2000,’ dalam Youth-led Consultation Process for Peace in Southern Thailand, Youth Coordination Center International, 2006.

Namun hampir semua warga Melayu di sana mengatakan bahwa persentase mereka mencapai 90% dibandingkan warga Siam. “Data yang dikeluarkan pemerintah itu tidak valid,” kata Rusdi Tayek, Wakil Ketua Majelis Agama Islam Patani. “Jika Anda melakukan sensus dengan cara yang benar, maka akan didapatkan bahwa hampir 90% penduduk selatan ini adalah orang-orang Melayu beragama Islam.”

Hal ini juga dikatakan oleh Abdullah, warga Distrik Yarang, Provinsi Patani. “Kami mendominasi wilayah selatan dan menjadi mayoritas di sini. Jumlah warga Siam yang beragama Buddha tidak sampai 10%. Pihak Kerajaan Thailand sengaja memutarbalikkan fakta tentang umat Islam di selatan,” tegasnya.

Jika pemerintah Thailand tetap mempertahankan kelima wilayah ini dan enggan mengembalikannya kepada warga Melayu, maka gejolak dan kekerasan akan terus terjadi. Karena para pejuang Melayu-Patani telah bersumpah bahwa mereka tidak akan meletakkan senjata sehingga mendapatkan kemerdekaan.

Bagi mereka, perjuangan melawan Siam (Thailand) adalah jihad, berdasarkan fatwa Syekh Daud, salah seorang ulama besar Patani. Syekh Daud berfatwa bahwa fardu ain hukumnya berjihad melawan Siam, karena Siam tidak hanya menjajah tapi juga mem-Buddha-kan orang-orang Melayu. Dan fatwa ini masih berlaku hingga hari ini, tidak pernah dicabut.

Orang-orang Melayu-Patani hanya ingin mengembalikan sejarah masa lalunya yang ‘hilang’, agar negeri Islam itu kembali mewarnai khazanah dan peradaban dunia.*