Catatan Silang

Malang nian nasib Muslim Rohingya, yang biasa disebut “manusia perahu” ini. Di negeri asalnya disiksa dan dizalimi, di negeri tetangga diusir dan dibuang.

Awal tahun 2009, pekan kedua bulan Januari, militer Thailand menangkap ratusan orang Muslim Rohingya di wilayah perairan Laut Andaman dan menahan mereka secara rahasia di sebuah pulau bernama Koh Sai Daeng.

Usai ditahan selama beberapa hari, kaum Muslimin yang tak berdaya ini kemudian diseret ke tengah laut lalu dintinggalkan di atas kapal tanpa mesin. Bahkan sebagian hanya ditinggali dayung. Tak ayal, sebagian besar manusia “tanpa negara” ini hilang dan mati tenggelam.

Pejabat militer Thailand, menyangkal adanya penahanan ini. Gubernur Provinsi Ranong, Wanchart Wongchaichana mengatakan, semua orang Rohingya yang tiba di wilayah itu diserahkan kepada pasukan angkatan darat.

“Orang-orang Rohingya yang ditangkap sepanjang Laut Andaman telah dikirim ke Departemen Keamanan dan bertemu dengan Kolonel Manat Khongpan,” kata Wonchaichana sebagaimana dikutip South China Morning Post.

Angkatan Laut Thailand, polisi lokal dan marinir serempak menyatakan bahwa orang-orang Muslim Rohingya telah diserahkan kepada angkatan darat. Sumber-sumber di ketiga kesatuan tersebut mengaku telah mengangkut semua orang Rohingya yang ditangkap ke Ranong dan menyerahkan mereka kepada militer. Sebelumnya, mereka dibawa kepada kantor imigrasi.

Anehnya, Kolonel Manat menolak telah menahan orang-orang Rohingya di penjaranya. “Jika saya melihat orang Rohingya, saya akan menangkap dan menyerahkan mereka kepada polisi. Angkatan darat tidak menahan orang Rohingya,” ujarnya.

Beberapa orang yang mengaku direkrut oleh militer dalam proses penahanan tersebut mengungkapkan, manusia perahu ditahan di wilayah Thailand, Koh Sai Daeng atau Pulau Pasir Merah sebelum dibawa ke laut.

Koh Sai Daeng adalah sebuah pulau yang terletak tak jauh dari Koh Sai Dam (Pulau Pasir Hitam), yang merupakan rumah bagi 100 warga Muslim dan orang-orang Buddha. Di pulau itu juga terdapat sebuah masjid dan sekolah. Tak jauh dari sana, terdapat pulau yang sedikit lebih besar, Koh Phayam. Sebuah pulau tujuan wisata yang kian populer dipenuhi dengan tempat peristirahatan dan bungalo.

Dari laut, memang tak nampak bangunan yang bisa dilihat di Koh Sai Daeng. Namun, di pulau inilah Muslim Rohingya ditahan militer Thailand dan mendapatkan perlakuan yang tak manusiawi.

Para turis asing yang tengah berlibur di sana dilaporkan melihat kejadian ketika militer Thailand memperlakukan Muslim Rohingya secara tak manusiawi. Beberapa saksi mata mengatakan, para tahanan dipukul dalam keadaan terikat di pinggir pantai.

Seorang warga setempat mengatakan, semua manusia perahu yang ditahan adalah laki-laki. “Mereka ditahan di tempat yang tak layak. Walau demikian, mereka tetap diberi makan sampai kuat berlayar lagi. Setelah itu militer membawa mereka ke tengah laut dan melepas mereka,” katanya.

Bulan Desember 2008, sebanyak 412 orang Rohingya yang ditangkap di wilayah perairan Thailand dilepas begitu saja di utara perairan internasional Koh Surin (Pulau Surin). Angka itu menambah jumlah manusia perahu yang ditangkap menjadi 800-an orang sejak militer ikut terlibat setahun yang lalu. Kini, sebanyak 80 orang Muslim Rohingya masih ditahan di Koh Sai Daeng, dan sekitar 550 orang hilang di laut setelah “dibuang” militer Thailand.

Beberapa orang Muslim Rohingya yang berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai India setelah terapung selama 12 hari mengungkapkan beragam siksaan yang mereka alami. Tangan mereka diikat ketika dipaksa naik tongkang di bawah todongan senjata.

“Mereka memerintahkan kami untuk naik perahu. Kami semua menolak. Lalu mereka menodong kami dengan senjata, tapi kami tetap tak mau bergerak. Di atas perahu, beberapa orang kemudian diikat kakinya dan empat orang dilempar ke laut,” tutur Muhammad, salah seorang manusia perahu yang selamat.

Sejak lama pemerintah Thailand telah menaruh perhatian terhadap kedatangan orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ini. Dalihnya, Negeri Gajah putih itu takut jika kedatangan mereka ke selatan untuk bergabung dengan kelompok perlawanan Muslim.

Bulan Maret tahun lalu, Perdana Menteri Samak Sundaravej meminta angkatan laut menemukan sebuah pulau yang pantas sebagai tempat untuk menahan orang-orang Rohingya. Namun, ide untuk menahan mereka di tempat seperti itu mengundang protes para pembela HAM (Hak Azasi Manusia), sehingga sempat ditangguhkan.

Pada waktu itu, Komandan Tertinggi Militer, Jenderal Boonsrang Niumpradit mengatakan, “Grafik itu sedang naik dan mengkhawatirkan, dan kita harus mencoba untuk memecahkan masalah,” ujarnya tentang kian besarnya jumlah orang-orang Rohingya yang masuk wilayah Thailand.

Chris Lewa, Direktur Proyek Arakan (sebuah organisasi kemanusiaan), mengecam keras tindakan militer Thailand yang menahan orang-orang Rohingya ini. “Menangkap orang ketika memasuki perairan Thailand kemudian membuang mereka di perairan internasional tanpa perahu motor yang memadai, jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM internasional,” katanya.

“Bahkan jika migrasi yang tak diharapkan ini dapat memberikan ancaman keamanan, seperti diklaim militer, cara-cara memperlakukan orang-orang Rohingya tersebut melanggar hukum internasional,” tegas Lewa.

Orang-orang Rohingya biasanya tiba di Thailand dari bulan Nopember hingga April, ketika laut dalam keadaan yang paling tenang. Menurut data resmi pemerintah, tahun 2005-2006, sebanyak 1.225 orang Rohingya tiba di Thailand.

Tahun 2006-2007, sebanyak 2.763 orang. Tahun 2007-2008, sebanyak 4.886 orang. Adapun mulai 26 Nopember hingga 25 Desember tahun lalu, sebanyak 659 Rohingya ditangkap di delapan tempat terpisah.

Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva mengatakan, negaranya sangat menghormati hak-hak manusia perahu dari Myanmar (Muslim Rohingya). “Laporan yang menyebutkan para migran tersebut diperlukan secara tak manusiawi dan dibuang ke laut adalah hal yang sangat berlebihan,” kata Abhisit sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Menurut Abhisit, para turis asing telah salah paham ketika menyaksikan apa dilakukan angkatan laut terhadap para imigran Rohingya itu.

“Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap imigran ilegal. Jika terlalu banyak dari mereka yang datang, akan memengaruhi keamanan negara. Namun, tindakan tersebut tidak akan melanggar hak asasi manusia,” jelas Abhisit kepada wartawan, Selasa (20/1).

Tanpa negara

Etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan yang mendiami kawasan perbatasan antara Myanmar-Bangladesh. Di Myanmar mereka mengalami penganiayaan dan siksaan yang brutal dari rezim junta militer. Inilah yang memaksa mereka menjadi manusia perahu yang berlayar dari satu negara ke negara lain, terutama Thailand, Malaysia dan Indonesia,  untuk mencari tempat penghidupan yang lebih baik.

Selain Myanmar, Thailand adalah negeri yang paling tidak bersahabat dengan orang Rohingya. Pemerintah negeri yang dulu bernama Siam itu selalu bertindak keras dan kasar bahkan mengarah ke pembantaian.

Muslim Rohingya adalah keturunan Bengali, Panthay dan campuran Burma-Cina. Sejak abad ke-7 Masehi mereka telah mendiami kawasan Arakan, sebuah wilayah seluas 14.200 mil persegi yang terletak di Barat Myanmar.

Walau tinggal di kawasan yang masuk wilayah Myanmar, namun junta militer tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Oleh sebab itu, mereka disebut juga dengan manusia tak bernegara atau orang tanpa kewarganegaraan (stateless people).

Sebagai Muslim yang hidup di bawah tekanan junta militer, tak mudah bagi etnis Rohingya menjalankan keyakinan mereka. Ratusan masjid dan madrasah di wilayah mereka dihancurkan, al-Qur’an sebagai kitab suci dinjak-injak dan dibakar para tentara yang brutal. Perlakuan tak manusia ini membuat mereka berontak. Untuk menyelamatkan diri dan akidah, mereka melarikan diri dari tanah kelahirannya.

Muslim Rohingya termasuk dalam daftar pengungsi terbesar di dunia. Bangladesh adalah salah satu negara yang menampung mereka. Menurut data UNHCR, organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi, jumlah pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp UNHCR Bangladesh mencapai 28 ribu orang. Di luar itu, lebih dari 200 ribu orang yang tak terdata. Mereka memilih hidup sebagai manusia perahu.

Karena tak ada tempat berpijak lagi, umat Islam yang terusir dari tanah kelahirannya ini memilih tinggal di atas perahu. Berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang mereka juga mendiami beberapa pulau kosong yang terdapat sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand.

Walau hidup susah, namun di pulau-pulau tak bernama ini mereka lebih leluasa menjalani hidup. Beberapa ormas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional kadang memberikan mereka bantuan pangan, obat-obatan maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sejak dulu, nasib orang-orang Rohingya telah memanaskan diskusi-diskusi diplomatik antar negara anggota ASEAN. Namun tetap saja tiada penyelesaian. Dan kini, menjelang diadakannya pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Thailand, masalah Muslim Rohingya akan dibahas lagi.*