Catatan Silang

Pembantaian Houla


Jumat (25/6), merupakan hari yang paling kelam dalam konflik berkepanjangan di Suriah. Pada hari itu terjadi terjadi serangan mematikan di Desa Houla, Distrik Homs, yang menewaskan ratusan orang. Peristiwa ini seolah mematahkan klaim “takkan terjadi konflik sektarian” di Suriah.

Sebanyak 108 dibunuh secara keji, termasuk 34 wanita dan 39 anak-anak. Sebagian besar korban tewas ditembak atau ditikam pisau dari jarak dekat.

Oposisi menuding pemerintah Suriah sebagai dalang pembantaian tersebut. Rezim penguasa dituding menyewa milisi Shabiha—Syiah Alawi—untuk membantai warga desa yang dihuni mayoritas Muslim-Sunni.

Milisi Shabiha memasuki Houla melalui Kabu dan Felleh—kota tetangga Houla—setelah beberapa jam melepaskan tembakan ke arah desa. “Para pembunuh itu menulis slogan-slogan Syiah di dahi mereka,” tutur seorang warga yang selamat kepada Aljazeera.

Rasha Abdul Razaq, warga Houla lainnya, mengatakan milisi Shabiha membawa senapan AK-47 dan senjata otomatis. “Mereka menggiring kami ke kamar dan memukul kepala ayah saya. Seorang pria kemudian menodongkan senjata dan menembak ayah saya tepat di dagunya,” kata Razaq, sebagaimana dikutip Channel 4.

Warga lain yang juga selamat dari tragedi berdarah itu mengaku harus bersembunyi di loteng saat orang-orang bersenjata membawa anggota keluarga dan menembak mereka. “Saat membuka pintu, saya melihat mayat. Namun, saya tidak bisa mengenalinya. Ternyata… itu keponakan saya,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah Suriah menuding milisi Alqaedah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian Houla. Presiden Bashar al-Assad juga membantah keterlibatan tentaranya dalam aksi keji tersebut.

“Apa yang terjadi di Houla dan tempat-tempat lain (di Suriah) adalah pembantaian yang brutal. Bahkan, monster sekalipun takkan melakukannya,” kata Assad dalam pidato resminya di parlemen, Ahad (3/6).

“Jika kita tidak merasakan sakit dan sesak di dada setelah mengetahui kejadian ini, terutama yang menimpa anak-anak, maka kita bukan manusia,” tandasnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita SANA.

Suriah juga mendapatkan pembelaan dari Rusia. Pemimpin Partai Komunis Rusia, Gennady Zyuganov, mengatakan pembantaian Houla tak lebih dari skenario intelijen Barat. “Sejumlah politisi Barat dan media telah menciptakan momok pada pembantaian yang terjadi di Desa Houla,” tudingnya.

Politisi kawakan Rusia itu mengecam keras apa yang dianggapnya sebagai “provokasi terang-terangan” di Suriah dan meminta penyelidikan internasional terhadap kejahatan tersebut. Cepat atau lambat, kata Zyuganov, akan terbukti bahwa insiden berdarah itu ternyata berhubungan dengan intelijen Barat, seperti yang terjadi di Yugoslavia, Libya, dan Afghanistan.

Rusia juga mengecam negara-negara Barat karena langsung menuduh pemerintah Suriah sebagai dalang kejahatan. Bahkan, tuduhan itu dilontarkan sebelum penyelidikan dilakukan.

Tiga bulan kemudian, Komisi Investigasi yang dibentuk PBB merilis hasil investigasi mereka di Houla. “Berdasarkan keterangan saksi dan korban yang selamat, pembantaian itu dilakukan oleh kelompok Shabiha, milisi bentukan pemerintah Suriah,” demikian laporan PBB sebagaimana dilansir Reuters.

Dalam laporan yang dirilis pada Agustus 2012 itu, PBB menegaskan pelaku pembantaian Houla adalah sebuah kelompok yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah. “Ini berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Komisi Investigasi kami.”

Lima belas negara anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan suara bulat kemudian mengutuk pemerintah Suriah atas pembantaian terhadap warga sipil. Negara-negara seperti AS, Inggris, dan sebelas negara lainnya, bahkan mengusir duta besar dan diplomat Suriah dari wilayah mereka.

***

Hampir dua tahun lamanya perang saudara berkecamuk di Suriah. Dan hingga detik ini, belum ada tanda-tanda diberlakukannya gencatan senjata.

Perkembangan situasi dan kondisi di Suriah jelang akhir tahun 2012 ini menunjukkan tanda-tanda yang kian tak menentu, menjurus ke arah kebuntuan dan konflik sektarian akut.

Konflik mematikan yang telah berlangsung selama 21 bulan lebih tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban yang begitu besar; sekitar 40.000 orang diperkirakan tewas, baik dari kalangan sipil ataupun militer.

Sementara jumlah warga yang mengungsi ke beberapa negara tetangga Suriah seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak, menurut perkiraan PBB, mencapai satu juta jiwa lebih.

Pemerintahan Assad terus melancarkan upaya sapu bersih di beberapa daerah, khususnya konsentrasi terbesar oposisi di Idlib dan Homs, serta di sejumlah kawasan lain. Ketegangan juga meluas ke wilayah perbatasan; Turki, Lebanon, Yordania dan Irak.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan ketegangan-ketegangan di perbatasan tersebut akan menjadi sumber rekrutmen kelompok Islam radikal dan sel teroris Alqaedah.

Negara-negara Arab dan Barat memahami bahwa tidak ada cara mudah untuk keluar dari jalan buntu di Suriah. Dan situasi ini dapat mengancam stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan.

Bersatunya Kaum Oposan


Dalam sebuah pertemuan berbagai kelompok oposisi di Doha, Qatar, Ahad (11/11) lalu, Muaz Khatib terpilih sebagai Ketua Koalisi Nasional Suriah (SNC).

SNC adalah organisasi resmi baru hasil merger beragam kelompok oposisi di Suriah. Muaz—sang aktivis, insinyur dan mantan Imam Masjid Umayyah Damaskus—berhasil meraih kepercayaan seluruh delegasi yang hadir. Ia didampingi oleh dua wakil presiden, yakni Riad Saif dan Suhair Atassi.

Seolah menegaskan target perjuangan seluruh kelompok perlawanan yang ada, SNC pun bertekad menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Usai terpilih sebagai orang nomor satu di SNC, Muaz kemudian menyerukan masyarakat internasional untuk mendukung perjuangan revolusi anti-Assad.

Sebelumnya, kelompok-kelompok oposisi Suriah menyepakati perjanjian untuk menyatukan perbedaan faksi di antara mereka. Oposisi yang terpecah dalam sejumlah fraksi ini mendapatkan tekanan dari AS dan sekutunya agar mencapai kesepakatan.

Muaz menandatangani draf perjanjian pembentukan koalisi oposisi bersama dengan Dewan Nasional Suriah, pimpinan George Sabra. Dalam wawancaranya dengan Reuters, Muaz menyatakan berupaya untuk menghentikan konflik di Suriah, “Saya hanya ingin warga Suriah bersatu,” ujarnya.

Pembentukan koalisi baru oposisi Suriah (SNC) ini disambut hangat oleh Barat dan beberapa negara di Timur Tengah. Turki mengatakan tidak ada alasan bagi masyarakat internasional untuk menolak organisasi payung kekuatan politik oposisi Suriah tersebut.

Sementara Qatar menyambut baik organisasi ini, demikian juga dengan Prancis dan Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menyebut pembentukan koalisi tersebut merupakan langkah penting untuk mewujudkan kekuatan oposisi yang mencerminkan keberagaman masyarakat Suriah.

Pemerintah Amerika Serikat di Washington setali tiga uang. Mereka mendukung penuh SNC dan menegaskan kesiapan untuk “bekerja sama”.

“Kami mendukung keinginan SNC untuk mengakhiri kekuasaan berdarah pemerintah Assad di Suriah. Kami ingin melihat dimulainya upaya untuk mewujudkan Suriah yang damai, adil, dan demokratis,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Tonner, sebagaimana dilansir AP.

Presiden AS, Barack Obama, pun secara resmi mengakui SNC sebagai “perwakilan sah” rakyat Suriah. “Koalisi itu cukup inklusif, reflektif dan representatif bagi AS untuk mengambil langkah besar,” katanya kepada ABC News.

Walau mendukung SNC, namun Obama memberikan sejumlah catatan. “Koalisi yang dibentuk layak mendapatkan hak untuk mewakili rakyat Suriah, namun perlu diwaspadai. Pengakuan itu akan mendatangkan tanggung jawab tersendiri,” ujarnya mewanti-wanti.

Pengakuan AS atas koalisi ini tidak berarti bahwa Paman Sam akan mempersenjatai pasukan oposisi. Namun, hal itu bisa disepakati jika AS berpendapat senjata merupakan salah satu jalan memecah kebuntuan politik di Suriah.

“Tidak semua orang yang berpartisipasi melawan Assad adalah orang yang kami sukai,” kata Obama. “Ada beberapa yang mengadopsi agenda ekstremis, agenda anti-AS. Dan kami akan membedakan elemen-elemen itu dengan sangat jelas.”

Langkah AS ini mendapatkan kecaman dari Rusia. Dalam pandangan Rusia, mengakui SNC sebagai wakil sah rakyat Suriah bertentangan dengan kesepakatan untuk mencapai peralihan politik secara damai di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengaku terkejut dengan tindakan AS yang seolah-olah menegaskan “kemenangan bersenjata” oposisi atas pemerintahan Bashar al-Assad.

“Ini bertolak belakang dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Komunike Jenewa, yang mengusulkan dimulainya dialog seluruh Suriah; antara wakil yang ditunjuk oleh pemerintah di satu sisi dan oposisi di sisi lain,” kata Lavrov. (bersambung)